Palu (ANTARA) - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, memerintahkan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan audit lingkungan hidup secara menyeluruh pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali.
Permintaan tersebut disampaikan JATAM Sulteng dalam kesimpulan perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL yang menggugat Gubernur Sulawesi Tengah atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali.
Dalam kesimpulan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Court PTUN Palu, Rabu, JATAM Sulteng juga meminta majelis hakim mewajibkan gubernur memerintahkan audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT QMB New Energy Materials, dengan mengacu pada standar keselamatan internasional.
Baca juga: JATAM gugat Gubernur Sulteng soal limbah tailing di PTUN
Koordinator JATAM Sulteng Moh. Taufik mengatakan gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak adanya tindakan administratif yang memadai dari Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap berbagai persoalan pengelolaan limbah PT QMB, termasuk setelah terjadinya dua insiden longsor fasilitas limbah yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia.
JATAM menilai Pemerintah Provinsi Sulteng memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup, mengetahui sejumlah temuan pelanggaran dan insiden fatal di fasilitas perusahaan, tetapi diduga tidak mengambil tindakan penegakan hukum administratif yang memadai.
Dalam persidangan, JATAM mengungkap hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 4 Juni 2025 yang menemukan sejumlah persoalan serius.
Temuan tersebut, antara lain fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, dugaan kapasitas penampungan yang berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.
JATAM menilai temuan tersebut seharusnya menjadi dasar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan penegakan hukum, terutama karena fasilitas pengelolaan limbah itu berkaitan dengan risiko keselamatan pekerja dan potensi pencemaran lingkungan.
"Pengawasan pemerintah tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan pembinaan administratif. Ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas," kata Taufik.
Baca juga: JATAM gugat tiga pejabat terkait dampak tambang emas Kayuboko
Baca juga: Aktivis Jatam: Maraknya tambang ilegal karena lemahnya penindakan
Baca juga: Aktivis Jatam minta polisi jangan tunda penertiban PETI di Sulteng
Pewarta: Fauzi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fauzi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira