Jamkrindo Syariah dorong jaminan proyek pemerintah kejar Rp42 triliun

Jakarta (ANTARA) - PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, anak usaha BUMN PT Jamkrindo yang bergerak di bidang jasa penjaminan syariah, mendorong penjaminan proyek pemerintah guna mengejar target volume penjaminan sekitar Rp42 triliun pada akhir 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Jamkrindo Syariah Loesdarwanto mengatakan realisasi volume penjaminan hingga September 2026 mencapai sekitar Rp32 triliun, sehingga perusahaan berupaya memperkuat bisnis non-cash loan (NCL) menjelang akhir tahun.

"Kita mendorong produk-produk non-cash loan, ya," kata Loesdarwanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan penjaminan NCL terutama menyasar kebutuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan proyek, termasuk proyek pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, perusahaan telah memiliki sejumlah calon transaksi penjaminan (pipeline) yang dinilai cukup kuat untuk mendukung pencapaian target tahun ini.

"Persentase akuisisi pipeline kita itu rata-rata di atas 80 persen," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Loesdarwanto berharap realisasi penjaminan pada November ini dapat mencapai sekitar 89 persen dari target tahunan, sebelum mendekati kisaran Rp40 triliun hingga Rp42 triliun pada akhir Desember.

"Optimis, Insya Allah (target) bisa kita capai," ungkapnya.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Jamkrindo Syariah mengembangkan dua lini bisnis, yakni penjaminan cash loan (CL) melalui kerja sama dengan lembaga keuangan serta NCL yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.

Penjaminan CL terutama mencakup pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk bank pembangunan daerah (BPD), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Pegadaian.

Sementara itu, pengembangan penjaminan proyek pemerintah diarahkan pada kegiatan di sejumlah sektor, antara lain pertahanan, pendidikan tinggi, dan pekerjaan umum.

Loesdarwanto mengatakan perusahaan juga memperluas perhatian pada penjaminan pembiayaan konstruksi, modal kerja, serta investasi untuk mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah.

Pengembangan kedua lini bisnis tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan penjaminan sekaligus mendukung pelaksanaan proyek pemerintah yang telah dianggarkan.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan Jamkrindo Syariah 2025, volume penjaminan perusahaan pada tahun lalu mencapai Rp32,70 triliun, terdiri atas penjaminan CL sebesar Rp23,86 triliun dan NCL sebesar Rp8,84 triliun.

Realisasi penjaminan NCL pada 2025 tersebut meningkat dibandingkan dengan Rp4,37 triliun pada 2024, mencerminkan bertambahnya kontribusi segmen penjaminan proyek terhadap portofolio perusahaan.

Selain pengembangan produk, Loesdarwanto menilai relaksasi ketentuan mitigasi risiko penjaminan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang bagi perusahaan untuk memperluas kegiatan usaha.

Meski demikian, ia menekankan bahwa ekspansi harus disertai penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta penerapan manajemen risiko yang memadai.

"Dan bukan hanya euforia untuk melakukan pengembangan atau ekspansi, tetapi justru kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan," tuturnya.

Loesdarwanto menambahkan perusahaan telah melayani lebih dari 15.000 nasabah dan berharap jangkauan penjaminan terus bertambah agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan.

Sejalan dengan penguatan industri penjaminan, OJK mencatat sebanyak 19 dari 24 perusahaan penjaminan, atau 79,17 persen, telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap 2026 berdasarkan laporan bulanan per September 2026.

OJK juga melaporkan kredit UMKM pada September 2026 tumbuh 2,68 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan sebesar 13,26 persen, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp9.245 triliun.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 9 November mencatat kredit UMKM sebesar Rp1.250 triliun hingga September 2026, atau tumbuh 8,6 persen secara tahunan, dengan kontribusi 75,9 persen terhadap total kredit perseroan.

Lebih lanjut, Loesdarwanto berharap perluasan penjaminan dapat mendukung pengembangan usaha, terutama di sektor konstruksi serta usaha kecil dan menengah, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Askrindo Syariah perluas penjaminan KUR ke NTB

Baca juga: Pengamat: Industri penjaminan kredit berperan dorong UMKM naik kelas

Baca juga: Jamkrindo catat volume penjaminan KUR capai Rp100 T hingga Agustus

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.