Jaksa akan hadirkan 200 saksi di sidang pemeriksaan kasus Silmy Karim

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan hampir sebanyak 200 saksi dalam sidang pemeriksaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim.

"Nantinya, dalam satu hari sidang akan ada maksimal enam atau tujuh saksi yang akan kami panggil," ucap JPU KPK Achmad Husin Madya dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis.

Para saksi tersebut, menurutnya, akan diperiksa untuk mendalami peran Silmy lebih lanjut dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026.

Dengan demikian, JPU meminta majelis hakim menetapkan sidang pemeriksaan saksi terkait kasus Silmy dapat digelar selama dua kali seminggu.

Terkait siapa saja pihak yang akan diperiksa dalam persidangan, JPU mengaku akan membeberkannya dalam pembacaan pernyataan terbuka (opening statement) pada sidang sebelum pemeriksaan saksi dimulai.

Baca juga: Perlawanan ditolak hakim, Silmy Karim: Saya sudah berikhtiar

Hakim Ketua Atep Sopandi pun menetapkan agar sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Silmy Karim digelar dua kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis.

"Maka untuk sidang selanjutnya akan digelar pada 17 November 2026," ujar Hakim Ketua.

Dalam perkara itu, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.

Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Perbuatan Silmy dilakukan bersama-sama dengan mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Baca juga: Hakim tolak perlawanan Silmy Karim terkait kasus pemerasan-gratifikasi

Selanjutnya, bersama dengan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Dari tindakan pemerasan, para terdakwa diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda, yakni Silmy Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Obin sebesar Rp50,97 miliar; serta Juniadi Rp16,31 miliar.

Sementara, gratifikasi yang diterima Silmy meliputi uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Rp31,38 miliar.

Atas perbuatannya, eks Wamen Imipas itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Baca juga: Silmy Karim hadapi sidang putusan sela kasus pemerasan hari ini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.