Jadi kota pelajar, ikhtiar DKI lepaskan anak dari belenggu kemiskinan

Jakarta (ANTARA) - “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia,” Demikian pesan tokoh perjuangan Afrika Selatan Nelson Mandela yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan bagi kehidupan manusia.

Bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kemiskinan merupakan lingkaran setan yang hampir mustahil untuk diputus. Hal itu karena kesempatan mengenyam pendidikan sulit untuk mereka dapatkan. Biaya pendidikan, hingga keterbatasan fasilitas selalu menjadi penghalang bagi mereka untuk duduk di bangku sekolah.

Hal inilah yang menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pramono mengaku, hal itu pernah ia rasakan sendiri. Pendidikan pernah membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.

“Karena latar belakang saya, saya ini anaknya guru, tujuh bersaudara, enggak mungkin bisa pada waktu itu kuliah di ITB kalau kemudian enggak dapat beasiswa. Maka berdasarkan pengalaman itulah yang mendidik saya bahwa kalau bangsa ini mau maju, maka pendidikan menjadi kata kunci utama,” ujar Pramono.

Dari pengalaman itulah Pramono nenilai bahwa kemiskinan harus diberantas dari akarnya, yakni anak-anak. Untuk itu, ia menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memberantas kemiskinan struktural di Ibu Kota.

Kebijakan pendidikan

Ikhtiar memutus kemiskinan di Jakarta itu diwujudkan lewat berbagai kebijakan terkait pendidikan. Agar pendidikan semakin merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan 103 sekolah swasta gratis. Tujuannya agar siswa tak mampu yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,4 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hampir Rp399 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2026.

Pramono sempat menegaskan bahwa anggaran terkait pendidikan tak boleh dipangkas meski daerah mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Bahkan, Pramono juga memperluas penggunaan KJMU. Kini, mahasiswa penerima KJMU bisa meneruskan pendidikan, hingga ke jenjang S2 dan S3.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.