Jabar siapkan aturan larang vape, cegah penyalahgunaan untuk narkotika

Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan aturan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), guna melindungi kesehatan serta mencegah potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran narkotika.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Kamis, mengungkapkan penerbitan surat edaran terkait larangan penggunaan vape bagi aparatur pemerintah daerah mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN tersebut, saat ini tengah diproses.

Selain itu bakal diiringi langkah sosialisasi melalui berbagai media publikasi, termasuk selebaran (flyer) bertajuk "ASN Jawa Barat Tanpa Vape".

"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi Supandi.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan pemberantasan narkoba harus dari hulu ke hilir

Lebih lanjut Dedi menjelaskan pertimbangan utama pelarangan ini memang tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan, melainkan juga celah kerawanan perangkat rokok elektrik yang dinilai berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat narkotika, sehingga dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur.

Oleh karena itu, kata dia, aturan larangan tersebut dipastikan mengikat seluruh elemen pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali demi memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok dan menciptakan ekosistem kerja yang sehat.

"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja dan semua status kepegawaian ya tanpa kecuali," tutur Dedi.

Baca juga: IYCTC: Fatwa vape haram perlu diselaraskan dengan pengendalian rokok

Baca juga: MUI resmi tetapkan vape haram, ini isi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

Kendati proses penyusunan surat edaran tengah berjalan, BKD bersama Biro Hukum Pemprov Jabar saat ini masih mematangkan sejumlah rincian teknis, terutama menyangkut batas cakupan larangan, apakah hanya berlaku di lingkungan dan selama jam kerja atau mengikat secara keseluruhan di luar kedinasan.

Pembahasan lintas biro tersebut juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penegakan disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.

"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," katanya.

Terkait penerapan sanksi, Dedi menerangkan penindakan terhadap pegawai yang melanggar tidak serta-merta langsung berujung pada penjatuhan hukuman disiplin, melainkan akan ditangani secara berjenjang terlebih dahulu melalui masing-masing perangkat daerah.

Baca juga: Kemenkes: Pengharaman vape oleh MUI perkuat perlindungan generasi muda

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.