IYCTC: Fatwa vape haram perlu diselaraskan dengan pengendalian rokok

Sebagaimana dirumuskan dalam fatwa tersebut, syariat bertujuan menjaga jiwa dan akal. Adiksi nikotin yang merusak kesehatan jelas bertentangan dengan tujuan itu

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Youth Council for Tactical Change (IYCTC) menyambut baik Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik berupa Vape, dan mendorong agar langkah ini sejalan dengan penguatan pengendalian rokok konvensional.

Diketahui, fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram. Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa itu yakni penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk dari segi kesehatan maupun sosial, serta mencegah penggunaannya sebagai medium pengedaran narkoba.

"Sebagaimana dirumuskan dalam fatwa tersebut, syariat bertujuan menjaga jiwa dan akal. Adiksi nikotin yang merusak kesehatan jelas bertentangan dengan tujuan itu," kata Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat secara utuh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan nikotin sebagai zat adiktif yang berdampak negatif bagi kesehatan, baik dalam rokok elektronik maupun rokok konvensional.

Baca juga: MUI terbitkan fatwa vape haram, minta pemerintah susun regulasi

Pada 2009, katanya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III telah menyepakati merokok haram di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi ibu hamil.

Karena itu, pihaknya memandang fatwa terbaru ini sebagai pijakan untuk memperkuat pengendalian seluruh produk nikotin, termasuk rokok konvensional yang hingga kini masih menjadi penyebab utama penyakit dan kematian dini.

"IYCTC menilai bahwa regulasi juga tidak boleh hanya menyasar satu bentuk produk. Rokok elektronik, tembakau yang dipanaskan, rokok konvensional, hingga kantong nikotin, mengandung zat adiktif yang sama, dikemas dengan perisa dan desain yang menarik bagi orang muda," katanya.

Jika aturan hanya menyasar satu bentuk, katanya, industri akan dengan mudah berpindah ke bentuk lain. Yang perlu diatur adalah zat adiktifnya, berikut seluruh cara pemasaran dan konsumsinya.

Baca juga: Kemenkes: Pengharaman vape oleh MUI perkuat perlindungan generasi muda

IYCTC pun mendukung rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR RI segera meninjau kembali aturan yang bisa melarang rokok elektronik, dengan sanksi tegas bagi produsen, distributor, dan penjual.

Selain itu fatwa itu perlu berjalan beriringan dengan upaya lainnya untuk pengendalian produk tembakau, yaitu implementasi penuh PP 28/2024, kenaikan cukai yang signifikan, larangan penjualan batangan, larangan iklan, promosi, dan sponsor, layanan berhenti merokok serta penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang juga mencakup rokok elektronik.

"Tanpa itu anak dan remaja yang tidak lagi bisa mengakses vape justru berisiko beralih ke rokok konvensional yang masih murah dan mudah ditemui," katanya.

Baca juga: IYCTC: larangan vape bagi POLRI sikap tegas hadapi ancaman tembakau

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.