IPDN siapkan dukungan akademis bagi Sekolah BPD Indonesia

Kebetulan IPDN ini ada enam regional, termasuk di Papua, sehingga mungkin bisa kita berkolaborasi dalam pelaksanaan Sekolah BPD Indonesia, termasuk kalau membutuhkan tenaga pendidik, dosen kami siap

Sumedang (ANTARA) - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyiapkan dukungan akademis untuk Sekolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indonesia melalui penyediaan tenaga pendidik, pelatihan, dan pengembangan kurikulum, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Udaya Madjid di Sumedang, Rabu, mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) untuk meningkatkan kompetensi anggota BPD.

"Kami dari IPDN siap mendukung. Kebetulan IPDN ini ada enam regional, termasuk di Papua, sehingga mungkin bisa kita berkolaborasi dalam pelaksanaan Sekolah BPD Indonesia, termasuk kalau membutuhkan tenaga pendidik, dosen kami siap," kata Udaya.

Ia mengatakan dukungan tersebut mencakup keterlibatan dosen dalam penyusunan materi pembelajaran, termasuk etika pemerintahan dan kompetensi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baca juga: Ketua MPR dorong peran BPD tingkatkan kesejahteraan masyarakat desa

IPDN juga memiliki pengalaman membina desa di sekitar kampus, khususnya di Kabupaten Sumedang, selama lima tahun terakhir melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dapat menjadi referensi pengembangan kurikulum.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI Fery Radiansyah mengatakan Sekolah BPD Indonesia disiapkan untuk meningkatkan kapasitas sekitar 330 ribu anggota BPD di seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan Kemendagri dan IPDN.

"Yang pasti ini gerakan moral, peningkatan kapasitas SDM yang terbesar di Indonesia. 330 ribu anggota BPD akan menjadi target kami bagaimana ditingkatkan kapasitas," kata Fery.

Baca juga: Mendes ingatkan BPD miliki peran penting kawal pembangunan desa

Ia menjelaskan selama ini peningkatan kapasitas anggota BPD baru menjangkau sekitar 18 persen akibat keterbatasan fasilitas pelatihan dan anggaran, sehingga sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pembelajaran bagi anggota BPD.

"Penyusunan buku induknya dan regulasi-regulasinya itu dalam lima hari. Tanggal 25 ini akan launching secara nasional. Kita akan bikin dulu pilot project di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sampai Papua," ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Sekolah BPD Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai fungsi kelembagaan, etika pemerintahan, serta hubungan kerja dengan kepala desa, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Baca juga: Gubernur Jabar terus perjuangkan BPD menjadi DPR Desa

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.