Inggris siap minta maaf atas perbudakan, tapi tolak ganti rugi

London (ANTARA) - Pemerintah Inggris bersedia menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas perannya dalam perdagangan budak transatlantik, tetapi tidak akan membayar ganti rugi, kata Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband, Rabu (4/11).

Dalam wawancara di siniar Newscast BBC, Menlu Miliband mengatakan pemerintah ingin menghadapi keterlibatan historis Inggris dalam perbudakan tanpa membebani pembayar pajak Inggris dengan biaya tambahan.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham telah menutup kemungkinan Inggris membayar ganti rugi kepada negara-negara yang terdampak perdagangan budak itu.

Namun, Burnham belum menjelaskan apakah pendekatan baru pemerintahnya itu akan melibatkan pengeluaran publik tambahan.

Baca juga: PM Inggris tegaskan solidaritas untuk Zelenskyy saat AS-Ukraina tegang

Sementara itu, Miliband mengkritik cara mantan PM Tony Blair saat menangani masalah tersebut pada tahun 2007, dengan menggambarkannya sebagai meminta maaf, tapi tidak menyesal (sorry not sorry).

Blair sempat mengungkapkan kesedihan dan penyesalan mendalam atas keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak, tetapi Downing Street kemudian menjauhkan diri dari pernyataan tersebut, kata Miliband.

Dia menambahkan isu tersebut terus berpengaruh terhadap hubungan dalam Persemakmuran dan sempat dibahas dalam percakapan baru-baru ini antara Burnham dan PM Barbados Mia Mottley.

Baca juga: PM Inggris: Brexit lebih banyak bawa kerugian daripada keuntungan

"Masalah ini sebenarnya sudah menjadi masalah yang berkepanjangan bagi Persemakmuran selama sekitar 20 tahun. Namun, masalah ini semakin membesar," katanya.

Miliband juga mengenang ketegangan yang terjadi pada Pertemuan Para Kepala Pemerintahan Persemakmuran tahun 2024 di Samoa, di mana perbedaan pendapat mengenai perbudakan dan warisannya memicu perdebatan sengit.

"Kalau memakai bahasa yang agak diplomatis, akhirnya hal itu berujung pada semacam pertengkaran, pertengkaran verbal mengenai seluruh masalah ini," tambahnya.

Miliband dan Burnham telah sepakat bahwa Pemerintah Inggris perlu menangani masalah tersebut daripada terus menghindarinya.

Baca juga: Inggris investasikan Rp202,9 triliun untuk kapal selam nuklir

Lebih dari 3 juta orang diangkut

Miliband telah meminta penelusuran sejarah mengenai keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak transatlantik, yang terjadi pada abad 16 hingga 19, dan menyebut temuan itu sangat memprihatinkan.

"Lebih dari tiga juta orang diangkut, dengan keterlibatan negara Inggris, selama periode yang panjang, yakni beberapa abad. Ratusan ribu di antaranya tidak selamat dan meninggal dunia," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa mereka yang berhasil bertahan hidup dalam penyeberangan Atlantik harus menghadapi "kondisi mengerikan", baik ketika di atas kapal maupun setibanya di wilayah Karibia dan Amerika.

Dengan membela kesediaan Pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan permohonan maaf resmi, Miliband berpendapat bahwa mengakui kesalahan di masa lalu justru menunjukkan kekuatan nasional.

Baca juga: PM Burnham yakinkan Zelenskyy dukungan Inggris ke Ukraina

"Apakah melakukan hal ini merupakan tanda kelemahan? Menurut saya, justru sebaliknya. Negara yang lemah dan rapuh tidak akan mampu menghadapi masa lalunya. Saya sangat bangga dengan Inggris, tetapi rasa bangga terhadap negara sendiri juga berarti bersedia menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan secara langsung, bukan?" ujar Miliband.

Para menteri memulai "dialog terstruktur" dengan negara-negara yang terdampak perdagangan budak.

Permohonan maaf resmi mungkin dapat disampaikan pada November tahun depan, saat Burnham dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin dunia G20 di Manchester, Inggris.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PM Burnham akan pimpin rapat darurat soal panas ekstrem di Inggris

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.