Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN semakin inklusif

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lain siap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk mewakili Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan tersebut

"Implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data," kata Airlangga di Jakarta, Jumat.

Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui proses ratifikasi dengan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan.

Prosesnya juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, DEFA merupakan inisiatif yang diinisiasi pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Kerangka kerja tersebut dirancang untuk menyatukan berbagai kebijakan digital negara anggota ASEAN guna memperlancar aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Setelah melalui rangkaian perundingan sejak 2023, kesepakatan ASEAN DEFA mencapai tahap penandatanganan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

ASEAN DEFA diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta penyederhanaan transaksi elektronik.

Selain itu, DEFA diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, serta pengembangan talenta dan inovasi digital di kawasan.

Adapun mengacu pada laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Lebih lanjut, bagi Indonesia, ASEAN DEFA juga sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN semakin inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Dubes AS harap ASEAN teken DEFA pada KTT ASEAN November

Baca juga: Kemendag: DEFA buka peluang UMKM naik kelas melalui digitalisasi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Bayu Saputra

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira