Jakarta (ANTARA) - Pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan menyambut mekanisme safe harbour untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli kredit karbon atau investor internasional dalam pemenuhan permintaan kredit karbon berkualitas tinggi sehingga mendukung ambisi Indonesia menjadi "forest carbon hub" global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan pertumbuhan pasar karbon tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kredit.
"Pasar juga membutuhkan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kredit karbon benar-benar mencerminkan penurunan emisi dan tidak greenwashing," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, perusahaan saat ini menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun menyampaikan klaim penggunaannya kepada publik.
Ketidakpastian tersebut, lanjut dia dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11), dapat menghambat investasi, termasuk pada proyek-proyek yang menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
Safe harbour merupakan pendekatan perlindungan hukum bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan sehingga perusahaan diharapkan tidak ragu berpartisipasi dalam pasar karbon sukarela.
Laporan tersebut disusun oleh International Emissions Trading Association (IETA) dengan dukungan Coalition to Grow Carbon Markets (CGCM) yang bertujuan memperkuat permintaan kredit karbon di pasar karbon sukarela internasional. Indonesia termasuk salah satu dari 14 Negara yang bergabung dalam CGCM.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menambahkan Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon, termasuk melalui pengembangan pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih berstandar internasional dan menjamin social safeguards, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
"Penguatan tersebut dapat memperjelas kepastian hukum transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau nasional dan komitmen iklim Indonesia," katanya.
Dia menegaskan, perlindungan hukum yang diberikan melalui mekanisme safe harbour bukan berarti pemberian imunitas dan tetap sesuai dengan koridor kedaulatan Indonesia.
Penerapan mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan pasar Internasional dan sehingga dapat mendukung Indonesia menjadi International Forest Carbon Hub dan menjadi contoh barometer perdagangan karbon sukarela internasional.
Baca juga: Indonesia sasar pasar karbon kehutanan melalui ART TREES
Baca juga: RI bidik perdagangan karbon internasional, pasar Jepang hingga CORSIA
Direktur Eksekutif Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) Mark Kenber menjelaskan mekanisme safe harbour bukan pengganti regulasi nasional, melainkan pelengkap. Perusahaan tetap harus mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka beroperasi.
Mekanisme safe harbor mencakup dua aspek, yakni kualitas kredit karbon dan ketepatan klaim perusahaan.
Dari sisi kualitas, kredit harus memenuhi standar yang diakui, seperti mekanisme Pasal 6.4 Persetujuan Paris, prinsip inti dari Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), atau standar yang ditetapkan pemerintah masing-masing negara.
Sementara itu, ketepatan klaim berkaitan dengan cara perusahaan menjelaskan penggunaan kredit karbon kepada publik. Perusahaan harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak memberi kesan bahwa seluruh emisi telah dihilangkan apabila sebenarnya hanya dikompensasi melalui pembelian kredit.
Senior Director IETA Andrea Bonzzanni menjelaskan, mekanisme safe harbour memberi kepastian bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan tidak akan langsung menghadapi kritik atau gugatan hukum.
"Kepastian dan kepercayaan inilah yang dibutuhkan agar pasar karbon dapat terus berkembang," katanya.
Baca juga: Kemenhut dorong pembiayaan karbon hutan berkeadilan bagi perempuan
Baca juga: GGGI dan ESCAP petakan arah pengembangan pasar karbon Asia
Baca juga: Kemenhut: BLUD instrumen penguatan potensi ekonomi karbon daerah
Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Subagyo
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira