Indonesia luncurkan Program ART Trees untuk 9 provinsi di COP31

Kami tetap terbuka terhadap standar, mekanisme, dan kemitraan yang kredibel yang konsisten dengan peraturan nasional, komitmen iklim, dan prinsip integritas internasional

Antalya, Turki (ANTARA) - Indonesia meluncurkan program perdagangan karbon sektor kehutanan berskala provinsi melalui skema Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART Trees) pada ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu.

Peluncuran ini ditandai dengan dipublikasikannya dokumen TREES Concept milik Republik Indonesia pada pendaftaran resmi ART.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyambut baik Program ART Trees sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi peningkatan skala dari pembiayaan iklim berbasis karbon.

“Kami tetap terbuka terhadap standar, mekanisme, dan kemitraan yang kredibel yang konsisten dengan peraturan nasional, komitmen iklim, dan prinsip integritas internasional,” kata Wamenhut Rohmat dalam peluncuran tersebut.

Baca juga: Wamenhut dorong pengembangan panas bumi yang selaras dengan konservasi

Menurut Kementerian Kehutanan (Kemenhut), program skala besar tersebut mencakup sembilan provinsi dengan total luasan hutan mencapai sekitar 38,6 juta hektare atau setara dengan 40 persen dari total tutupan hutan nasional Indonesia.

Empat provinsi yakni Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, masuk dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sementara itu lima provinsi lainnya yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan didaftarkan melalui skema High Forest, Low Deforestation (HFLD) yang dikhususkan bagi wilayah dengan tutupan hutan tinggi.

Baca juga: Indonesia-Norwegia sepakat kontrak perdagangan karbon pertama di COP31

“Untuk provinsi-provinsi yang berpartisipasi, hari ini kami memulai proses persiapan yang melibatkan dokumentasi, penilaian, validasi, dan verifikasi yang dikoordinasikan dengan otoritas nasional,” kata Wamehut Rohmat.

Menurutnya, dalam program ini Indonesia akan menjunjung tinggi kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan, dan pembagian manfaat yang adil.

“Jalur pembiayaan harus saling melengkapi, mencegah penghitungan ganda melalui akuntansi yang jelas, dan mendukung komitmen iklim kita,” kata Wamenhut Rohmat Marzuki.

Baca juga: Indonesia-Republik Kongo kolaborasi pasar kayu dan pengelolaan gambut

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.