Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pelacak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis integrasi data spasial dan perizinan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan kebakaran, khususnya di dalam wilayah konsesi hutan.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan bahwa sistem tersebut mengintegrasikan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dan konsesi kehutanan maupun perkebunan.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” kata dia dalam konferensi pers penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin.
Dia menambahkan bahwa integrasi data spasial dengan informasi perizinan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan tempat terdeteksinya kebakaran.
“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ungkapnya.
Baca juga: BPGMN integrasikan data ke sistem "Sagara" untuk deteksi dini karhutla
Kemampuan tersebut, menurut dia menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan mendukung penelusuran indikasi kebakaran. Namun, hasil identifikasi melalui pemetaan spasial tetap harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Penguatan sistem pengawasan tersebut menjadi penting mengingat karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan Geoportal Data Bencana Indonesia (GIS) BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api, dengan total luasan area terbakar mencapai 5.335 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.925 hektare masih terpantau belum padam.
Adapun Kalimantan Tengah dilaporkan menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik, disusul Papua Selatan sebanyak 427 titik, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik.
Baca juga: Ini jawaban Kepala BNPB atas rentetan kecelakaan heli karhutla
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · M. Riezko Bima Elko Prasetyo
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira