Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut berkelanjutan melalui harmonisasi data, pengelolaan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta kerja sama regional untuk mencegah kebakaran dan kabut asap lintas batas (transboundary haze) di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC) Agus Justianto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan, pengelolaan gambut harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan restorasi, serta penguatan kerja sama internasional.

Dalam sesi dialog di ASEAN Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye dia menyatakan, Indonesia memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 24,6 juta hektare berdasarkan pemetaan hidrologi gambut.

"Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten," kata Agus dalam kegiatan yang diselenggarakan melalui Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU) itu.

Sementara itu Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC Bambang Supriyanto menjelaskan bahwa perbedaan data mengenai luas ekosistem gambut dan kebakaran hutan serta lahan perlu dicermati berdasarkan metodologi, cakupan wilayah, dan periode penghitungan.

“Penanganan kebakaran gambut dan transboundary haze tidak dapat dibebankan hanya kepada satu negara," ujar dia dalam dialog bertajuk “Building Coordination for Multi-stakeholder Collaboration on Sustainable Management in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea".

Menurut dia, diperlukan tanggung jawab bersama melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi regional yang lebih kuat untuk memastikan pencegahan kebakaran berjalan efektif.

Bambang juga menyoroti pentingnya akuntabilitas kegiatan investasi dan operasional dalam pengelolaan gambut, termasuk investasi lintas negara.

Menurut dia, kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership) harus didukung transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum agar pengelolaan gambut tidak menimbulkan risiko lingkungan yang berdampak pada negara lain.

Sementara itu, Head of Environment Division dan Assistant Director, Sustainable Development Directorate, Sekretariat ASEAN Vong Sok, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam pengelolaan gambut berkelanjutan dan penanganan kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian negara-negara ASEAN.

Menurut dia, persoalan kebakaran gambut memerlukan pendekatan kolektif melalui harmonisasi data, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi kebijakan dan tindakan pencegahan antarnegara.

"Penanganan transboundary haze membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi yang akurat, penguatan kerja sama lintas batas, serta langkah pencegahan kebakaran gambut yang terkoordinasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di kawasan," ujar Vong Sok.

Senior Scientist sekaligus Principal Investigator Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU), Swetha Peteru, menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dalam pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis sains, lanskap, dan masyarakat.

Menurut dia, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pemantauan diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui Proyek SAGU, kami mendorong kerja sama lintas negara yang mengintegrasikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan gambut secara bijaksana guna mendukung ekonomi masyarakat serta pencapaian target iklim regional," ujar Swetha.

Baca juga: BPGMN: Penanganan karhutla butuh pendekatan permanen di lahan basah

Baca juga: Indonesia dorong tata kelola gambut terpadu berbasis sains

Baca juga: Indonesia-Republik Kongo kolaborasi pasar kayu dan pengelolaan gambut

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Subagyo

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira