Indef: Tambahan kredit Rp400 triliun perlu didukung akses pasar

Kondisi ini menuntut pembenahan akses dan pemetaan kebutuhan pembiayaan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, rencana penambahan kredit untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga Rp400 triliun yang ditargetkan pemerintah pada 2027 perlu diikuti perluasan akses pasar.

Rizal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menilai, target penyaluran kredit tersebut positif untuk memperluas akses pembiayaan, tetapi cukup ambisius di tengah pertumbuhan UMKM yang masih terbatas.

Data Bank Indonesia pada September 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 2,7 persen secara tahunan, sementara kredit modal kerja UMKM terkontraksi 2,6 persen.

“Kondisi ini menuntut pembenahan akses dan pemetaan kebutuhan pembiayaan UMKM,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.

Menurut Rizal, tambahan kredit dapat meningkatkan produktivitas melalui pembaruan teknologi, efisiensi produksi, dan pemenuhan pesanan. Namun, dampaknya terhadap skala usaha bergantung pada akses pasar.

“Jika penjualan belum berkembang, tambahan pinjaman berisiko menekan arus kas. Pembiayaan perlu terhubung dengan pembeli dan rantai pasok yang jelas,” ujarnya menambahkan.

Rizal juga menilai perbankan perlu memperkuat penilaian kredit berbasis arus kas, menyederhanakan persyaratan, serta menyesuaikan biaya dan angsuran dengan siklus usaha.

Penjaminan dan pendampingan, menurut dia, juga perlu menjangkau debitur baru serta usaha mikro dan kecil.

Rizal menekankan, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan produktivitas, laba usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kualitas kredit yang tetap terjaga.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif hingga Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027.

Kredit tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/10), mengatakan tambahan kredit tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli.

Ia menyebut pemerintah akan mengkaji kebutuhan pembiayaan setiap sektor untuk menentukan skema penyaluran kredit. Selain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah membuka kemungkinan penggunaan skema pembiayaan lainnya.

Baca juga: Kementerian UMKM finalisasi subsidi bunga PNM Mekaar 8 persen

Baca juga: Ekonom: Orientasi KUR perlu bergeser ke peningkatan kapasitas UMKM

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.