IKAL Lemhannas cabut keanggotaan alumni terbukti melanggar hukum

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas menegaskan akan mencabut keanggotaan alumni yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Purnomo Yusgiantoro mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan kode etik sekaligus menjaga soliditas anggota.

"Apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum maka akan dicabut status keanggotaannya," kata Purnomo di Kantor Sekretariat IKAL Lemhannas di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Purnomo menanggapi dinamika nasional yang sedang terjadi saat ini di Indonesia.

Ia menegaskan pencabutan keanggotaan baru dilakukan setelah terdapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga proses penentuan pelanggaran tetap mengedepankan kepastian hukum.

Purnomo mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan DPP IKAL Lemhannas sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi dan memastikan seluruh anggota menaati ketentuan yang berlaku.

Menurut ia, IKAL juga telah memiliki perangkat organisasi berupa kode etik dan majelis etik untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Jadi, tinggal di dalam pengambilan keputusan kita itu ya berdasarkan kode etik ini kita harus betul-betul akurat, siapa yang melanggar etik dan siapa yang harus kita cabut keanggotaannya," ujarnya.

Ia menjelaskan IKAL Lemhannas merupakan wadah bagi para alumni pendidikan Lemhannas yang memiliki komitmen untuk mendukung visi dan misi Lemhannas serta berperan dalam menyosialisasikan empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Purnomo menambahkan kebijakan pencabutan keanggotaan tersebut merupakan urusan internal organisasi dan harus dibedakan dari persoalan politik maupun ketatanegaraan lainnya.

"Mencabut keanggotaan mereka yang pernah belajar di Lemhannas yang menjadi anggota IKAL," katanya.

Ia menegaskan IKAL akan menjalankan kewenangannya secara tegas apabila terdapat anggota yang telah terbukti melanggar hukum melalui proses peradilan.

Baca juga: Purnomo Yusgiantoro ajak IKAL Lemhannas perkuat persatuan nasional

Baca juga: Ace Hasan minta pemilihan Ketua Umum IKAL-Lemhannas berjalan kondusif

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.