Jakarta (ANTARA) -
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkap sejumlah faktor yang mendorong dokter tetap meresepkan antibiotik secara tidak rasional, mulai dari keterbatasan pemeriksaan diagnostik hingga tingginya beban pelayanan pasien.
“Secara objektif, tantangan pemberian resep dan penggunaan antibiotik yang belum rasional masih kita jumpai di lapangan, baik di Indonesia maupun secara global di banyak negara berkembang,” kata Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes) kepada ANTARA, Senin.
Dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu mengatakan salah satu praktik yang masih ditemukan adalah pemberian antibiotik untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bagian atas, seperti batuk pilek dan influenza biasa, yang mayoritas disebabkan oleh virus.
Menurut PB IDI, lebih dari 80 hingga 90 persen kasus ISPA bagian atas disebabkan oleh virus. Padahal, antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri.
Baca juga: Pakar tekankan pentingnya peningkatan pengawasan penjualan antibiotik
Baca juga: Studi peringatkan ancaman resistansi antibiotik pada bayi
Restuti menjelaskan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) kerap menghadapi ketidakpastian dalam menentukan penyebab infeksi karena keterbatasan fasilitas laboratorium dan alat diagnostik cepat untuk membedakan infeksi bakteri dan virus.
Selain itu, beban pasien yang padat dan waktu konsultasi yang terbatas dapat mendorong dokter meresepkan antibiotik sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan infeksi bakteri sekunder, terutama pada kelompok pasien rentan.
“Di tengah beban pasien yang padat dan waktu konsultasi yang terbatas, muncul kecenderungan pemberian resep defensif untuk mencegah infeksi sekunder bakteri, terutama pada populasi rentan,” ujarnya.
Ekspektasi pasien juga turut memengaruhi keputusan pemberian antibiotik. Sebagian masyarakat masih menganggap kunjungan ke dokter belum lengkap apabila tidak mendapatkan obat tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, PB IDI memandang perbaikan pemberian resep perlu dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir.
Upaya tersebut mencakup penyediaan alat penunjang diagnostik yang memadai di layanan primer, penerapan pedoman pengendalian penggunaan antibiotik atau Antimicrobial Stewardship (AMS/PPRA) yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat secara bersamaan.
Baca juga: Waspadai dampak resistansi antibiotik
Baca juga: Dokter ingatkan bahaya resistensi terhadap antibiotik
Pewarta: Farika Nur Khotimah
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Farika Nur Khotimah
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira