Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong edukasi penggunaan antibiotik melalui media sosial, tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan, hingga kurikulum sekolah untuk mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter.

"Untuk mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter, pendekatan edukasi tidak bisa lagi bersifat satu arah atau sekadar larangan normatif,” tulis Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), dalam wawancara tertulis kepada ANTARA pada Selasa.

PB IDI menilai edukasi perlu menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku (behavior change communication) yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyampaian informasi juga perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat memahami fungsi dan risiko penggunaan antibiotik.

Baca juga: Ahli: Sembarangan minum antibiotik bisa ancam kesehatan masyarakat

“Edukasi publik harus masuk melalui saluran yang dekat dengan keseharian masyarakat, media sosial, tokoh komunitas/agama, puskesmas, posyandu, dan integrasi kurikulum sekolah dasar/menengah,” kata Restuti.

Dia mengatakan salah satu pesan penting yang perlu dipahami masyarakat adalah antibiotik hanya bekerja untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus.

PB IDI menyebut flu, batuk-pilek, radang tenggorokan ringan, serta sebagian besar kasus diare akut umumnya disebabkan oleh virus. Penyakit tersebut tidak memerlukan antibiotik dan dapat ditangani melalui terapi suportif sesuai gejala.

Baca juga: IDI perkuat pembinaan dokter untuk kendalikan resistensi antibiotik

PB IDI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, menggunakan sisa obat dari pengobatan sebelumnya, atau membagikan antibiotik kepada anggota keluarga meskipun memiliki gejala serupa.

“Resistensi antimikroba bukanlah masalah medis di ruang rawat rumah sakit semata, melainkan merupakan ancaman nyata bagi ketahanan kesehatan keluarga dan masa depan generasi kita,” ujar Restuti.

PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi diperlukan untuk memastikan antibiotik diserahkan sesuai ketentuan.

Baca juga: IDI ingatkan risiko konsumsi antibiotik tanpa pemeriksaan dokter

Baca juga: IDI bagikan cara dokter hadapi pasien yang meminta antibiotik

Pewarta: Farika Nur Khotimah
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Farika Nur Khotimah

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira