ICMI dorong perempuan lebih cakap kelola keuangan di era digital

Kita perlu membekali perempuan untuk tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan besar, investasi bodong, tidak memberikan pin atau kode OTP kepada siapapun

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong peningkatan literasi keuangan perempuan agar semakin cakap mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan digital secara bijak, sekaligus mampu melindungi diri dari berbagai risiko transaksi digital.

Sekretaris Jenderal ICMI Andi Yuliani Paris mengatakan, peningkatan literasi keuangan menjadi bekal penting bagi perempuan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam mengelola usaha maupun mengambil keputusan keuangan.

“Bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang bergerak dalam sektor UMKM, mulai dari pembukuan yang sederhana, kemudian pemahaman tentang bunga, pemahaman tentang KUR, dan juga bagaimana tentang perencanaan keuangan keluarga itu sendiri,” kata Yuliani dalam acara International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, di tengah perkembangan layanan keuangan digital, kemampuan tersebut semakin diperlukan agar masyarakat dapat mengenali risiko dan menggunakan layanan keuangan secara lebih aman.

Yuliani menyoroti beragam tantangan yang dihadapi perempuan dalam bertransaksi secara digital, mulai dari penipuan investasi, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi dan pencurian kode OTP.

Dia menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan digital atau scam di Indonesia telah mencapai kisaran Rp 14 triliun, dan menjadi negara paling rentan terhadap penipuan ke dua di dunia.

Karena itu, peningkatan literasi perlu berjalan seiring dengan perluasan inklusi keuangan, terlebih banyak UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Kemampuan mengelola arus kas, memahami pembiayaan, dan merencanakan keuangan dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan bisnis secara lebih terukur.

“Kita perlu membekali perempuan untuk tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan besar, investasi bodong, tidak memberikan pin atau kode OTP kepada siapapun, kemudian kalau istilahnya OJK, legal dan logis,” katanya.

Dengan pemahaman yang memadai, perempuan diharapkan tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan mengembangkan kegiatan usaha.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Yuliani turut menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Upaya tersebut perlu didukung melalui pengawasan terhadap lembaga keuangan serta kolaborasi antara pemerintah, otoritas, perbankan, dan organisasi masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat memperluas kesempatan perempuan untuk memanfaatkan layanan keuangan formal secara produktif, sekaligus meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi risiko di ruang digital.

Baca juga: Baznas RI-ICMI usung program pemberdayaan lingkungan berbasis zakat

Baca juga: DPD gandeng BRIN dan ICMI siapkan regulasi kecerdasan buatan

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.