IAPI gelar sertifikasi auditor, perkuat tata kelola syariah RI

Jakarta (ANTARA) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) pertama bagi 53 akuntan publik untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah di Indonesia.

Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur mengatakan program yang digelar pada 9-13 November 2026 itu merupakan angkatan pertama pendidikan dan sertifikasi CSA yang diselenggarakan asosiasinya.

"Ini adalah event besar IAPI untuk sertifikasi auditor syariah, dan ini adalah untuk yang pertama kalinya," kata Tubagus di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan peserta mengikuti pelatihan selama tiga hari pada 9-11 November, kemudian menjalani ujian tertulis pada 12 November dan wawancara pada 13 November 2026.

Menurut dia, ujian tertulis dan wawancara masing-masing memiliki bobot yang sama dalam penilaian.

Untuk wawancara, IAPI melibatkan penguji dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan IAPI.

Ia menargetkan seluruh peserta angkatan pertama dapat lulus setelah menjalani tahapan penilaian tersebut, meskipun kelulusan tetap bergantung pada hasil ujian masing-masing peserta.

"Harapan saya, semuanya lulus," ujarnya.

Kurikulum pendidikan mencakup fikih muamalah maliyah beserta fatwa dan kaidah fikih, akuntansi syariah, tata kelola syariah, etika syariah, serta jasa asurans kepatuhan syariah.

Peserta juga dibekali kemampuan teknis mengevaluasi transaksi dan penerapan tata kelola syariah, disertai penguatan sikap profesional, independensi, serta pertimbangan etika dalam pemeriksaan.

Materi program tersebut mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) IAPI, yang telah disahkan pada Juli 2025 sebagai acuan pelaksanaan perikatan asuransi terkait kepatuhan syariah.

Tubagus menegaskan kepemilikan CSA merupakan kompetensi spesialisasi dan tidak diwajibkan bagi seluruh akuntan publik, termasuk mereka yang hanya mengaudit laporan keuangan historis entitas syariah.

"Tidak wajib bagi semua akuntan publik," ucapnya.

Ia mengatakan kepemilikan CSA dapat menjadi nilai tambah bagi tim pemeriksa sekaligus meningkatkan kesiapan akuntan publik untuk memberikan jasa di bidang kepatuhan dan tata kelola syariah.

IAPI juga mengupayakan percepatan penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus seiring adanya permintaan jasa dari industri perbankan syariah.

Sementara itu, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menyebut terdapat sekitar 1.400 akuntan publik yang menjadi anggota asosiasi tersebut.

Ia menilai peningkatan kompetensi profesional diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

"Dan, ini merupakan bentuk kontribusi dari akuntan publik di Indonesia untuk mendukung penguatan tata kelola terkait dengan keuangan syariah ini di Indonesia," kata Tarkosunaryo.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026, tumbuh 10,16 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.

Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun dengan pertumbuhan 12,05 persen secara tahunan, sebagaimana dipaparkan OJK dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026.

Penguatan kompetensi tersebut juga berkaitan dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bank umum syariah dan unit usaha syariah melaksanakan kaji ulang ekstern atas tata kelola syariah oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Kaji ulang tersebut wajib dilakukan paling sedikit sekali dalam tiga tahun, dengan periode pertama berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juni 2027.

Baca juga: IAPI usulkan standar tunggal sebagai acuan "assurance" keberlanjutan

Baca juga: IAPI dorong penguatan kompetensi akuntan di era AI

Baca juga: IAPI adakan program sertifikasi investigasi keuangan

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.