IAPI dorong audit independen atas kepatuhan transaksi syariah

Jakarta (ANTARA) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendorong penguatan audit independen atas kepatuhan transaksi lembaga keuangan syariah guna melengkapi pengawasan internal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan pemeriksaan independen diperlukan untuk melengkapi pengawasan yang dilakukan manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan auditor internal terhadap penerapan prinsip syariah.

“Nah, yang keempat adalah adanya pilar keempat ini, eksternal audit syariah,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Tarkosunaryo menjelaskan empat pilar tata kelola tersebut merujuk pada pendekatan yang dikembangkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yakni fungsi manajemen, DPS, audit internal syariah, dan audit eksternal syariah.

Menurut dia, keberadaan auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian independen sekaligus mendukung efektivitas fungsi pengawasan yang sudah dijalankan lembaga keuangan syariah.

Ia mengatakan audit laporan keuangan berfokus pada kewajaran penyajian informasi keuangan, sedangkan pemeriksaan kepatuhan syariah ditujukan untuk menilai kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku.

“Nah, tapi transaksinya ini ya, sejauh mana kemudian compliance-nya, ini oleh pihak eksternal belum ada yang memberikan assurance, gitu,” ujar dia.

Tarkosunaryo menilai pemeriksaan independen terhadap proses transaksi masih perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh keyakinan tambahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan.

Sebagai contoh, ia menyebut akad murabahah atau transaksi jual beli dalam perbankan syariah yang mensyaratkan bank memiliki barang terlebih dahulu, setidaknya secara prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah.

Menurut dia, pemeriksaan independen dapat menguji kesesuaian pelaksanaan akad tersebut dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tidak hanya melihat hasil transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan.

Contoh murabahah itu disampaikan untuk menggambarkan aspek transaksi yang dapat menjadi objek pemeriksaan, bukan sebagai temuan pelanggaran pada bank tertentu.

Tarkosunaryo menambahkan penguatan pemeriksaan independen juga berkaitan dengan penerapan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kaji ulang ekstern tata kelola syariah.

Namun, ia menjelaskan kaji ulang ekstern yang telah diatur regulator berfokus pada efektivitas proses dan fungsi tata kelola, sehingga berbeda dari pemeriksaan khusus atas kepatuhan transaksi syariah.

“Memang ini belum masuk ke substansi mengenai transaksi syariahnya. Bertahap,” katanya.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024, bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib melaksanakan kaji ulang ekstern tata kelola syariah paling sedikit sekali dalam tiga tahun.

Kaji ulang tersebut dilakukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, dengan ruang lingkup meliputi efektivitas fungsi DPS, kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit internal syariah, serta tindak lanjut temuan ketidakpatuhan.

Periode pertama kaji ulang berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juni 2027. Bank wajib menyampaikan laporan hasilnya kepada OJK paling lambat dua bulan setelah periode berakhir dan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.

Sementara itu, data OJK menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah meningkat dari 7,44 persen pada Agustus menjadi 7,53 persen pada September 2026.

Pada September 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh 12,05 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp853,75 triliun.

Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur menambahkan pemeriksaan kepatuhan syariah dan audit laporan keuangan memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat saling mendukung.

“Ini semuanya saling melengkapi,” ujar Tubagus.

Menurut Tubagus, temuan dalam pemeriksaan kepatuhan syariah dapat berdampak terhadap opini audit laporan keuangan apabila memiliki pengaruh yang material, bergantung pada hasil pemeriksaan.

“Tapi kalau yang materiil, bisa saja itu akan berdampak,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.