Hukum kemarin, Usut Pasal Makar hingga ASN BNPB jadi saksi

Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Kamis (12/11):

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Kamis (12/11), mulai dari DPR minta kasus penyadapan Presiden diusut pasal makar, hingga KPK panggila 3 ASN BNPB sebagai saksi, berikut lima berita pilihan untuk Anda baca ulang pada pagi ini.

1. Komisi III minta kasus penyadapan Presiden diusut dengan pasal makar

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain diusut dengan delik tindak pidana makar.

Dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, Habiburokhman menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri: Jenderal LSP diduga perintahkan penyadapan ilegal

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Adapun Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Selengkapnya baca di sini.

3. KPK panggil mantan deputi hingga tiga ASN BNPB sebagai saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan deputi hingga tiga aparatur sipil negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

4. Jaksa akan hadirkan 200 saksi di sidang pemeriksaan kasus Silmy Karim

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan hampir sebanyak 200 saksi dalam sidang pemeriksaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim.

Dikatakan bahwa para saksi tersebut akan diperiksa untuk mendalami peran Silmy lebih lanjut dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri ungkap TPPO modus PMI ilegal dengan satu korban meninggal

Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) PPA-PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal ke Arab Saudi dengan satu korban meninggal.

“Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa,” kata Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.