Hukum kemarin, KPK periksa kasus pajak hingga Imigrasi tak cekal Tito

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya KPK periksa dua saksi kasus gratifikasi di Direktorat Jenderal Pajak hingga Dirjen Imigrasi memastikan tidak melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK periksa dua saksi kasus eks Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berinisial MH.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BS selaku pihak swasta, dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, L tiba pada pukul 09.47 WIB, sedangkan BS pada pukul 10.05 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat

Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok kerja (pokja) tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.

"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril menjawab ANTARA saat jumpa pers sesuai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Eks pejabat Bea Cukai jalani sidang tuntutan kasus gratifikasi

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budiman Bayu Prasojo menjalani sidang tuntutan kasus dugaan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang akan digelar pukul 14.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Brelly Yuniar Dien.

"Nomor Perkara: 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst terdakwa Budiman Bayu Prasojo, agenda tuntutan penuntut umum," kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan.

Baca selengkapnya di sini.

Menko Polkam tegaskan penyadapan yang dilakukan LSP langgar hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan pelanggaran hukum.

"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.

Dia pun mendorong agar kasus itu diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum. Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.

Baca selengkapnya di sini.

Dirjen Imigrasi jelaskan tidak ada permintaan cekal Tito

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut tidak melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena tidak adanya permintaan dari aparat penegak hukum (APH).

Penyataan itu dibagikan Hendarsam melalui unggahan status aplikasi WhatApp sebagai tanggapan atas banyaknya pertanyaan awak media kepada dirinya pada Senin.

"Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.