Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita hukum terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.
Polri tegaskan informasi penangkapan dua mantan Kapolri tidak benar
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait penangkapan dua mantan Kepala Polri (Kapolri) adalah tidak benar.
Dua mantan Kapolri tersebut berinisial IA dan MTK. Keduanya disebut ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP bersama tiga tersangka lainnya.
“Tidak benar,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.
Komisi III DPR dan Kapolri rapat bahas kasus penyadapan pada Kamis
Komisi III DPR RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan rapat membahas kasus dugaan penyadapan ilegal pada Kamis (12/11).
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Lebih lanjut dia mengatakan Komisi III DPR RI akan membahas dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal tersebut dalam rapat kerja pada Kamis (12/11).
Gerindra dorong Polri perluas penyidikan dugaan penyadapan Presiden
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden merupakan abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan atau insubkoordinasi di lingkungan pemerintahan.
"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Jimly sebut telah temui Kapolri bahas rekomendasi reformasi Polri
Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqe mengaku telah menemui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam membahas rekomendasi reformasi Polri.
Dia mengatakan pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/11) malam tersebut bertujuan agar tidak ada kesan rekomendasi yang dihimpun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sebagai aspirasi masyarakat untuk reformasi Polri, seolah diabaikan.
"Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan," tutur Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Korlantas Polri tegaskan informasi SIM seumur hidup adalah hoaks
Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kebijakan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup adalah hoaks atau tidak benar.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi I Made Agus Prasatya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menjelaskan masa berlaku SIM pada saat ini tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira