HSI: KDMP-KNMP instrumen strategis tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI) Rasminto menyebut program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat menjadi instrumen strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pesisir.

Ia menilai kedua program tersebut memiliki potensi besar memperkuat ekonomi, dan memperluas peluang usaha masyarakat apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"KDMP dan KNMP memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, keberhasilan program prioritas nasional hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pembentukan kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Namun, keberhasilan perlu dilihat dari manfaat nyata yang dihasilkan, mulai dari berkembangnya aktivitas usaha, meningkatnya nilai tambah ekonomi, hingga kemampuan masyarakat mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan," ujarnya.

Rasminto menyampaikan gagasan ini dalam diskusi terpumpun (FGD) bertajuk "Evaluasi Implementasi Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" yang diselenggarakan HSI di Kampus INSTIPER Yogyakarta siang tadi.

Ia memaparkan, KDMP memiliki posisi strategis karena koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha bersama, memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi kecil, serta memperpendek rantai distribusi barang, dan Jasa.

Menurut dia, jika KDMP dikelola secara profesional, koperasi juga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, dan jaringan usaha.

"Potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan koperasi berangkat dari kebutuhan rill masyarakat, didukung model bisnis yang layak, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Baca juga: 1.550 calon manajer KDKMP minta penawaran ulang penempatan

Ia mencontohkan dinamika pelaksana KDMP di sejumlah desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan temuan lapangan yang dibahas dalam evaluasi, terdapat KDMP yang telah menjalankan aktivitas usaha dengan dukungan kemitraan permodalan dari entitas BUMD.

"Di sisi lain, terdapat pula koperasi yang bangunan fisiknya telah tersedia, tetapi belum beroperasi dan masih menunggu peluncuran atau peresmian," terangnya.

Perbedaan kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya memastikan kesiapan operasional, kejelasan tata kelola, dan kesinambungan usaha dalam pelaksanaan program.

"Perbedaan kesiapan antardesa perlu menjadi bahan pembelajaran," ucapnya.

Dia melanjutkan, desa yang sudah menjalankan usaha dapat menjadi sumber praktik baik, sedangkan desa yang belum beroperasi perlu mendapatkan pendampingan sesuai kendala-nya, apakah terkait pengurus, permodalan, model bisnis, atau koordinasi.

"Dengan begitu, pembangunan fasilitas dapat diikuti oleh kegiatan ekonomi yang benar-benar berjalan," paparnya.

Rasminto menegaskan, dukungan permodalan dari perbankan merupakan salah satu faktor yang dapat membantu pengembangan usaha koperasi.

"Meski demikian, akses modal harus disertai perencanaan usaha yang realistis, kemampuan pengelola, dan perhitungan risiko agar koperasi tidak sekedar memiliki modal, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan usahanya," tegasnya.

Rasminto mengingatkan bahwa KDMP perlu tetap berpegang pada nilai luhur koperasi, terutama gotong royong, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama.

Koperasi, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi lembaga yang dibentuk untuk memenuhi target program. Esensinya adalah usaha bersama yang dikelola dengan partisipasi anggota dan memberikan manfaat bagi anggotanya.

"Pemerintah desa dapat memfasilitasi, tetapi partisipasi masyarakat, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan harus menjadi fondasi," katanya.

Demikian pula dengan KNMP memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperbaiki kualitas lingkungan pemukiman pesisir, dan memperkuat kesejahteraan keluarga nelayan.

Menurutnya, pembenahan kawasan, penyediaan fasilitas pendukung, dan penguatan aktivitas ekonomi perikanan merupakan langkah penting.

"Akan tetapi, pembangunan fisik perlu dihubungkan dengan pengembangan usaha agar manfaat program tidak berhenti pada perubahan penampilan kawasan," ujar Rasminto.

Baca juga: Kemenkop: Keberhasilan KDKMP tidak cukup andalkan manajer

Baca juga: Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.