Hoaks! RS kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook mengeklaim pemerintah mengatur ulang persyaratan penggunaan BPJS Kesehatan.

Dalam unggahan berupa poster digital tersebut, pasien BPJS diklaim hanya boleh dirujuk ke rumah sakit kelas C dan D, sedangkan rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS.

Poster tersebut menampilkan ilustrasi sejumlah rumah sakit dan logo BPJS Kesehatan. Gambar itu juga memuat tulisan:

“Pemerintah Atur Ulang Syarat Penggunaan BPJS!

Pasien BPJS hanya boleh dirujuk ke rumah sakit kelas C dan D saja.

Rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS!

Kebijakan ini berlaku untuk memastikan pelayanan BPJS lebih tepat sasaran.”

Informasi tersebut menimbulkan kesan bahwa peserta BPJS Kesehatan tidak lagi dapat memperoleh pelayanan di rumah sakit kelas A dan B.

Namun, benarkah pasien BPJS hanya boleh dirujuk ke rumah sakit kelas C dan D, sedangkan rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Informasi dalam poster mencampuradukkan uji coba perubahan sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan klaim larangan rumah sakit kelas A dan B menerima pasien BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang sedang menguji coba reformasi sistem JKN, termasuk perubahan mekanisme rujukan pasien.

Namun, perubahan tersebut bertujuan mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan pelayanan dan kebutuhan medis, bukan membatasi pelayanan BPJS hanya di rumah sakit kelas C dan D.

Dalam keterangan resmi pada 26 September 2026, Kemenkes menjelaskan bahwa uji coba reformasi JKN dilakukan di empat daerah, yaitu Kota Bandung, Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Salah satu perubahan yang diuji adalah sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP). Melalui sistem ini, rujukan pasien tidak lagi harus mengikuti urutan kelas rumah sakit dari D, C, B, hingga A. Pasien dapat langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menjelaskan bahwa pasien tidak harus melewati seluruh jenjang rumah sakit apabila fasilitas kesehatan dengan kemampuan pelayanan lebih tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Kalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi. Dari Puskesmas, pasien bisa langsung ke rumah sakit yang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” kata Azhar.

Artinya, sistem baru justru memungkinkan pasien mendapatkan penanganan langsung di rumah sakit yang memiliki layanan medis sesuai kebutuhannya, termasuk rumah sakit dengan kemampuan pelayanan yang lebih tinggi.

Penjelasan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam pemberitaan ANTARA pada Jumat (25/9/2026).

Kunta mencontohkan, pasien dengan penyakit jantung kompleks dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan jantung utama tanpa harus melewati seluruh jenjang rumah sakit terlebih dahulu.

Mekanisme tersebut diharapkan mempercepat penanganan pasien dan mengurangi proses rujukan yang tidak diperlukan.

Selain sistem rujukan, uji coba reformasi JKN juga mencakup penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG).

Kemenkes merencanakan uji coba di empat daerah tersebut berlangsung selama kurang lebih 12 bulan sebelum hasilnya dievaluasi untuk penerapan lebih luas.

Dengan demikian, tidak benar bahwa pasien BPJS hanya boleh dirujuk ke rumah sakit kelas C dan D, sedangkan rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS Kesehatan. Pemerintah memang sedang menguji coba perubahan sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan.

Melalui sistem tersebut, pasien justru dapat dirujuk langsung ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan medisnya tanpa harus melewati seluruh jenjang kelas rumah sakit.

Klaim: RS kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS

Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.