Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pemerintah dan DPR mengintegrasi norma pelindungan anak dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk dengan menyelaraskan usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun, serta menghapus status perkawinan sebagai syarat pemilih.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Anggota KPAI Sylvana Apituley saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Hal ini dikatakannya menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia.

Menurut dia, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.

Baca juga: Hari Anak Sedunia, negara diminta pastikan anak terlindungi dan aman

Pihaknya mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Menurut dia, penyelarasan usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan perlindungan anak agar terbebas dari mobilisasi dan kepentingan politik orang dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.

Baca juga: Hari Anak Sedunia, Kak Seto ingatkan bahaya perundungan

Ia menilai bahwa maraknya eksploitasi politik terhadap anak bukanlah semata insiden, melainkan pola yang berulang setiap pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.

KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak sebagai sasaran politik uang.

"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.

Ia menambahkan pada demo RUU Pilkada, yakni Agustus 2024, terdapat sekitar 300 - 400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan.

Baca juga: Hari Anak Sedunia, seluruh elemen diajak hapus kekerasan terhadap anak

Baca juga: Kemensos: 18 anak WNI yang diadopsi di Singapura ilegal

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Anita Permata Dewi

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira