ANTARA - Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menyebut Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan DPR mencakup tindak pidana korupsi, narkoba, hingga terorisme. Dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 masa sidang II 2026-2027, Kamis (19/11), Habiburokhman menegaskan, ruang lingkup tindak pidana yang diatur merupakan hasil dari masukan masyarakat. (Nico Anggriawan/Ibnu Zaki/Andi Bagasela/Winanto)

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Andi Bagasela

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira