Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2027 naik menjadi sebesar Rp3,41 juta dari tahun sebelumnya Rp3,22 juta lebih.

"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.971," ucap Bobby seusai menerima kunjungan panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilu Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Perhitungan kenaikan UMP Sumut ini, lanjut dia, menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.

Gubernur menegaskan, bahwa berdasarkan formula tersebut, maka diperoleh persentase kenaikan sebesar 5,61 persen.

"Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja," katanya.

Bobby menyebutkan, penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.

Baca juga: Gubernur Sumut sambut baik Pemkot Medan sinkronkan pembangunan

Pembahasan itu juga memperhatikan masukan, dan aspirasi Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut terdiri atas unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, dan serikat pekerja/buruh.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," tegas dia.

Penetapan UMP Sumut 2027, tutur Bobby, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027," paparnya.

Gubernur juga meminta seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2027, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 2027.

Rekomendasi ini harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah kabupaten/kota masing-masing.

"Kami juga meminta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK tahun 2027 disampaikan paling lambat pada 25 November 2026," jelas Bobby.

Baca juga: Gubernur Sumut usulkan pembentukan KEK guna tingkatkan investasi

Baca juga: Pemprov Sumut tekan inflasi pada triwulan III 2026 jadi 2,71 persen

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Bernadus Tokan
Copyright ยฉ ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA ยท Muhammad Said

At a glance

Topic
World
Country
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ ID
Publisher language
ID
Added to Allnira