Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri
Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik sebesar Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yaitu dari Rp3.879.520 menjadi Rp4.229.356.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepri 2027. Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968 atau naik 9,02 persen dibanding UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
"Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.
Baca juga: Menaker: Penetapan upah minimum pertimbangkan KHL-kondisi ekonomi
Menurut Ansar, penetapan UMP Kepri 2026 juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Perhitungan UMP 2027 masih menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2025, tetapi ada sedikit perubahan terhadap range Indeks Alpha yang dari sebelumnya berkisar antara 0,5-0,9 menjadi 0,5-1," ujar Gubernur Ansar.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya menerangkan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 November 2026 di Kota Batam, dengan agenda Pembahasan Rekomendasi UMP dan UMSP Kepri 2027.
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah kawal proses penetapan UMP 2027
Menurutnya, rapat pleno tersebut berlangsung cukup alot dan sempat dilakukan skors beberapa kali. Awalnya serikat pekerja mengusulkan Indeks Alpha sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri yang berdasarkan data dari BPS sebesar Rp5.977.587.
Sedangkan dari pihak pengusaha mengusulkan Indeks Aplha sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang saat ini masih fluktuatif akibat kondisi global. Jika UMP 2027 ditetapkan terlalu tinggi, maka dikhawatirkan membebani perusahaan.
"Setelah mendengarkan berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun akademisi, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha sepakat dengan nilai Indeks Alpha sebesar 0,5, sehingga besaran UMP Kepri 2027 direkomendasikan sekaligus ditetapkan gubernur sebesar Rp4.229.356," kata Diky.
Baca juga: Soal UMP 2027, Menaker sebut aturan sesuai UU baru
Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Ogen
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira