Gubernur Aceh tetapkan siaga darurat bencana hingga 31 Januari 2026

Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2026 terhitung 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 mendatang.

"‎Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh," kata Mualem dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu.

Status siaga darurat bencana tersebut ditetapkan menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan yang melanda Aceh.​​​​​​

‎Kebijakan itu juga mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Baca juga: BPBD: Sebanyak 32.272 jiwa terdampak banjir di Pidie Jaya

Dengan penetapan status tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Salah satu instruksi utamanya adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.

Selain itu koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait juga diminta untuk terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Gubernur Aceh itu juga menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.

"Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, terutama pada wilayah yang berpotensi terdampak," ujarnya.​​​​​​

Baca juga: BPBD: Sebanyak 17 desa di Pidie Jaya terendam banjir 0,5-1,5 meter

‎Secara khusus Mualem meminta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan, untuk menyiagakan peralatan dan segera dimobilisasi ke lokasi bencana jika diperlukan.

‎Melalui langkah tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi.

Kemudian memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.

"‎Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat," ucap Mualem.

Baca juga: Dua jembatan darurat di Aceh Tengah ambruk akibat banjir

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.