Gerindra sanksi Bupati Kupang jika terbukti lakukan kekerasan seksual

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya, Bupati Kupang YL, jika terbukti melakukan kekerasan seksual.

"Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ketua Komisi III DPR itu mendorong Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengusut kasus tersebut secara objektif kasus tersebut dan menekankan tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun.

Menurut legislator bidang penegakan hukum itu, laporan polisi yang telah disampaikan korban kekerasan seksual harus ditindaklanjuti dengan cepat.

Ia juga meminta terduga YL ditangkap dan ditahan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup.

"Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," katanya.

Baca juga: DPR dorong Polda objektif usut dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang

Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra di Kupang, Jumat (13/11), mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

"Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," kata Henry.

Ia menekankan bahwa informasi peristiwa kekerasan seksual tersebut masih terus didalami.

Berdasarkan keterangan awal pelapor, jelas Henry, peristiwa itu bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.

Henry menegaskan Polda NTT menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.