Gerindra minta Polri usut otak di balik penyadapan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak berhenti pada pihak eksekutor di lapangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetap juga wajib menelusuri otak di balik kasus penyadapan kepada Presiden.

Dia pun mendukung penuh Polri yang menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal. Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kata dia, menunjukkan ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

"Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata Sugiat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penyadapan tersebut tidak bisa menekan apalagi mendikte kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo, kata dia, berdiri atas mandat rakyat dan tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau gertakan intelijen gelap mana pun.

Kasus itu, kata dia, harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Menurut dua, kasus ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun.

"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan, kepentingan pihak eksternal tertentu," katanya.

Baca juga: Istana: Dugaan penyadapan Kepala Negara mengarah ke makar

Menurut dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat, kata dia, tidak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal tersebut.

Untuk itu, dia pun mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan," katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo sangat prihatin atas kasus dugaan penyadapan

Baca juga: Yusril: Presiden Prabowo tahu disadap dari laporan Kapolri Suyudi

Baca juga: Irwasum Polri: Kasus penyadapan ilegal murni oknum, bukan kebijakan

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.