Gelar musda, Gekira komitmen jembatani program Prabowo ke masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) berkomitmen untuk menjembatani visi dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat, khususnya umat Kristiani.

"Seluruh kader Gekira adalah duta umat Kristiani Indonesia di Partai Gerindra sekaligus menjadi duta partai yang menjelaskan secara utuh dan terang apa yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto," kata Ketua Umum Gekira Nikson Silalahi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya dalam arahan politik kepada kader Gekira se-Kalimantan Utara (Kaltara) pada musyawarah daerah (musda) di Tanjung Selor, Kaltara, Rabu (28/10).

Gekira merupakan organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina.

Menurut Nikson, tanggung jawab kader tidak cukup dijalankan melalui aktivitas organisasi formal. Kader harus membangun hubungan dengan keluarga, gereja, dan komunitas masyarakat, sekaligus mengambil bagian dalam ruang komunikasi digital yang kini memengaruhi pembentukan opini publik.

Ia mengingatkan kader agar aktif menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, ia menilai kemampuan membedakan fakta, opini, dan disinformasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab politik.

Dalam konteks itu, Nikson mengutip pemikiran yang luas dikenal sebagai ungkapan dramawan dan penyair Jerman, Bertolt Brecht, tentang bahaya buta politik.

The worst illiterate is the political illiterate, demikian bunyi bagian awal kutipan yang kerap dikaitkan dengan Brecht. Artinya, "Orang yang paling buta huruf adalah orang yang buta politik."

"Maknanya melampaui persoalan pengetahuan tentang partai atau pemilihan umum. Buta politik adalah keadaan ketika seseorang tidak memahami hubungan antara keputusan publik dan kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Menurutnya, harga pangan, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja hingga perlindungan lingkungan tidak berdiri sendiri, semuanya berkaitan dengan kebijakan dan keputusan politik.

Dengan demikian, lanjut dia, melek politik bukan berarti harus selalu membela partai atau pemerintah tertentu. Literasi politik justru menuntut kemampuan memahami kebijakan, menilai dampaknya, memeriksa informasi, menyampaikan kritik secara bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

"Bagi kader organisasi politik, pengetahuan tersebut semestinya menjadi bekal untuk menjelaskan program secara akurat sekaligus mendengar aspirasi dan kritik masyarakat," ujarnya.

Nikson juga menceritakan bahwa dalam sebuah diskusi terbatas dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, dia mendengar penekanan mengenai risiko perpecahan bangsa.

Menurut penuturannya, Prabowo mengingatkan bahwa ketika sebuah bangsa terpecah, jalan untuk memulihkan persatuan menjadi sangat sulit dan kehancuran dapat menjadi taruhannya.

Pesan itu, menurut Nikson, perlu diterjemahkan menjadi sikap politik yang mengutamakan persaudaraan dan kepentingan nasional.

"Dalam masyarakat majemuk seperti Kalimantan Utara, komitmen terhadap persatuan tidak berarti meniadakan perbedaan atau menghindari kritik. Sebaliknya, persatuan perlu dirawat melalui dialog, penghormatan terhadap hak warga, dan kerja bersama untuk menjawab persoalan masyarakat," katanya.

Baca juga: Gekira nilai pemerintahan Prabowo sudah berjalan di rel konstitusi

Baca juga: GEKIRA salurkan bantuan untuk Korban banjir di Bali

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.