Wakil Presiden memang bukan Presiden kedua. Ia tak perlu membangun pusat gravitasi politik sendiri, apalagi menciptakan pemerintahan bayangan.

Sleman, DIY (ANTARA) - Mengapa kita selalu membutuhkan seseorang yang bersiap untuk tak berfungsi? Pertanyaan reflektif ini menjadi relevan ketika melihat sesuatu yang "ironis" dalam sistem ketatanegaraan kita.

Di satu sisi, kita meminta orang-orang berebut sebuah kursi kekuasaan, tapi di sisi lain, syarat utamanya justru mengharuskan mereka bersedia untuk tidak selalu melakukan apa-apa.

​Ironi tersebut terwujud paling jelas pada posisi orang nomor dua di pemerintahan. Kursi Wakil Presiden adalah satu-satunya takhta di mana seseorang diharapkan menjadi bayangan, sampai suatu hari keadaan memaksa bayangan itu tiba-tiba menjelma menjadi benda padat.

​Dinamika politik terkini pun kembali menguji ruang tunggu tersebut. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada pertengahan November 2026 menghadirkan kembali paradoks ini ke tengah panggung nasional.

Setelah surat pengunduran dirinya diterima MPR pada 12 November, jabatan Wakil Presiden mendadak kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kemudian diminta mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR, melalui sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026.

Negara pun mulai mencari penghuni baru untuk sebuah kursi yang secara konstitusional memiliki kedudukan tinggi, tapi dalam praktiknya sering kali harus menunggu instruksi dari kursi di sebelahnya.

Di sinilah filsafat jabatan Wakil Presiden menjadi menarik. Ia menyerupai ban serep dalam sebuah kendaraan besar bernama republik. Selalu tersedia, harus dalam kondisi baik, ikut menentukan keselamatan perjalanan, tapi hampir tak pernah menjadi pusat perhatian.

Ban serep tak boleh mengeluh karena jarang dipakai. Bahkan, ia harus tetap bangga menjadi bagian dari kendaraan, meskipun sepanjang perjalanan hanya menyaksikan ban lain berputar.

Tentu, perumpamaan ini tak sepenuhnya adil. Wakil Presiden bukan pejabat tanpa pekerjaan. Konstitusi menempatkannya sebagai pembantu Presiden, dan dalam keadaan tertentu ia mengambil alih kepemimpinan negara.

Namun, justru di situlah letak anomali filosofisnya: jabatan ini memiliki kemungkinan kekuasaan yang sangat besar, tapi aktualisasinya sangat bergantung pada keadaan dan relasi dengan Presiden.

Ia bekerja, tapi ruang kerjanya tak sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri.

Dalam antropologi, Victor Turner melalui karyanya The Ritual Process: Structure and Anti-Structure menjelaskan adanya posisi liminal, yakni sebuah keadaan antara ketika seseorang tak lagi berada di tempat lama, tapi juga belum sepenuhnya memasuki tempat baru.​

Kajian antropologis ini terasa hidup ketika ditarik ke ranah politik praktis. Wakil Presiden barangkali merupakan jabatan politik yang paling dekat dengan keadaan itu. Ia berada di ambang kekuasaan. Terlalu tinggi untuk disebut sekadar pembantu, tapi tak cukup mandiri untuk menjadi pusat pemerintahan.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Dadan Ramdani

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira