FATF keluarkan Bulgaria hingga Monako dari daftar pengawasan

Moskow (ANTARA) - Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF) secara resmi mengeluarkan Bulgaria, Monako, Republik Demokratik Kongo, dan Pantai Gading dari daftar pengawasan organisasi tersebut.

"FATF sepakat untuk mengeluarkan Bulgaria, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, dan Monako dari daftar yurisdiksi yang berada di bawah peningkatan pengawasan menyusul keberhasilan tinjauan langsung ke lapangan," tulis dokumen hasil Sidang Pleno FATF yang dirilis pada Jumat.

Pencabutan status pengawasan tersebut menunjukkan bahwa keempat negara itu dinilai telah melakukan reformasi signifikan dalam memperbaiki sistem regulasi keuangan mereka guna memerangi kejahatan finansial.

FATF adalah organisasi antarpemerintah yang pembentukannya diinisiasi oleh kelompok G7 pada 1989 untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terhadap kelompok terorisme, serta tindak pidana keuangan lainnya.

Lembaga itu secara berkala menyusun daftar negara-negara yang dinilai memiliki kelemahan dalam upaya pencegahan tindak pidana tersebut. Kategori pengawasan FATF terbagi menjadi dua, yakni "daftar abu-abu" dan "daftar hitam".

Negara-negara yang masuk dalam daftar abu-abu berada dalam status peningkatan pengawasan oleh FATF. Mereka aktif bekerja sama dengan lembaga internasional itu dan berkomitmen untuk menuntaskan rencana aksi strategis guna memperkuat sistem hukum dan keuangannya dalam tenggat waktu tertentu.

Sementara itu, daftar hitam diperuntukkan bagi negara-negara yang dinilai sangat kekurangan strategi pemberantasan tindak pidana keuangan sehingga berisiko tinggi menjadi korban maupun sumber dari kejahatan finansial.

Sumber: Sputnik/RIA NovostiBaca juga: Indonesia optimistis pertahankan keanggotaan FATF

Baca juga: RI sampaikan komitmen perangi kejahatan keuangan di FATF

Penerjemah: Uyu Septiyati Liman
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.