Ekonom: Penguatan hak pekerja berpotensi naikkan kepercayaan investor

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang, penguatan hak pekerja berpotensi meningkatkan kepercayaan investor apabila mampu menciptakan hubungan industrial yang stabil dan produktif.

Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Perlindungan tanpa produktivitas justru berisiko mempersempit kesempatan kerja,” kata Rizal dalam jawaban tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, Rizal mengingatkan regulasi yang memperbesar biaya tenaga kerja per unit produksi berpotensi mengurangi daya tarik investasi.

Menurutnya, persoalan utama bukan pada besarnya perlindungan, melainkan apakah peningkatan kesejahteraan pekerja sejalan dengan produktivitas dan kemampuan dunia usaha.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha harus menjadi prinsip utama.

Negara, ujar Rizal, wajib menjamin hak pekerja, tetapi regulasi tidak boleh mengabaikan kemampuan perusahaan menciptakan lapangan kerja.

“Ketentuan yang terlalu kaku berisiko mendorong efisiensi tenaga kerja, otomatisasi, hingga pergeseran pekerjaan ke sektor informal. Pemerintah harus memastikan perlindungan pekerja tidak berubah menjadi hambatan struktural bagi penciptaan pekerjaan formal,” jelas Rizal.

Ia juga mengingatkan, dampaknya terhadap pengangguran perlu menjadi perhatian serius karena tingkat pengangguran terbuka Mei 2026 sebesar 4,65 persen, sementara pekerja formal baru sekitar 40,7 persen.

“Artinya, persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar jumlah pengangguran, melainkan rendahnya kualitas dan formalitas pekerjaan,” imbuh dia.

Baca juga: Wamenaker: Iklim investasi kondusif seiring pelindungan hak pekerja

Baca juga: Disnakertrans berharap RUU Ketenagakerjaan perkuat hubungan industrial

Menurut Rizal, pemerintah harus mengintegrasikan perlindungan pekerja dengan peningkatan produktivitas, insentif perekrutan, dan penguatan industri padat karya.

“Ukuran keberhasilan UU ini bukan banyaknya aturan perlindungan, tetapi bertambahnya pekerjaan formal, produktif, dan berupah layak,” kata dia.

Rizal memandang, prospek investasi pasca-terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga sangat bergantung pada kepastian implementasi dan dampaknya terhadap biaya usaha.

Ia mengatakan bahwa penguatan perlindungan pekerja tidak otomatis menghambat investasi, tetapi peningkatan kewajiban ketenagakerjaan tanpa diimbangi produktivitas berisiko menekan daya saing, terutama industri padat karya.

“Investor membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan fleksibilitas usaha untuk menjaga kelayakan investasi,” kata Rizal.

Adapun UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.

Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Baca juga: HIMKI perkuat perlindungan pekerja kerajinan untuk pacu produktivitas

Baca juga: KP2MI luncurkan telekonseling, tingkatkan perlindungan pekerja migran

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.