DPRD DKI sepakati alokasi anggaran Rp1,5 triliun untuk tata RW kumuh

Jakarta (ANTARA) - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati sementara alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta sebesar Rp1,549 triliun untuk penataan RW kumuh dan revitalisasi rumah susun (rusun).

Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike dalam keterangan resmi, Selasa, mengatakan masalah perumahan di Jakarta masih sangat kompleks. Menurutnya, klasifikasi RW kumuh masih bertambah sehingga perlu penanganan sesegera mungkin.

Di sisi lain, kata dia, program penataan kampung kumuh perlu evaluasi secara komprehensif, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas,” kata Yuke.

Baca juga: DKI kucurkan Rp1,9 triliun untuk menata kawasan kumuh sejak 2018

Lebih lanjut, dia menyebutkan fasilitas di sejumlah rusun yang belum ramah disabilitas juga menjadi sorotan Komisi D DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi sembari menunggu anggaran revitalisasi.

“Jadi, kita juga minta daftarnya, mana yang memang belum ramah disabilitas,” ujar Yuke.

Di sisi lain, dia mengungkapkan Dinas PKRP DKI Jakarta telah memberdayakan warga penghuni rusun, khususnya penyandang disabilitas, untuk bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau petugas keamanan.

Kemudian, untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperbaiki fasilitas rusun, Yuke menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bertujuan agar tidak terus bergantung pada rusun bersubsidi.

Baca juga: DPRKP DKI segera ajukan penanganan prioritas 50 RW kumuh pada 2027

Baca juga: RT hingga kader dawis diminta bantu tekan jumlah RW kumuh di Jakarta

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.