DPRD DKI dukung langkah Pemprov atasi masalah sampah secara tuntas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah sampah secara tuntas, termasuk melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi mengenai pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

“Yang jelas DPRD DKI mendukung apapun yang memang direncanakan bisa mengatasi masalah sampah secara tuntas. Itu mungkin yang bisa kita lakukan karena pengawasannya pastinya harus ketat karena kan melibatkan berbagai pihak,” kata Yuke dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurut Yuke, penyelesaian persoalan sampah Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan Bantargebang yang berada di wilayah Kota Bekasi. Pemprov DKI Jakarta juga perlu memperkuat penanganan sampah sejak dari sumbernya agar volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir dapat dikurangi.

Untuk itu, DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pelaksanaan berbagai program pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga, optimalisasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), hingga pembenahan sistem pengangkutan sampah.

“Jadi, kami juga akan mengawasi pola-pola atau mungkin program ataupun hal-hal yang sudah direncanakan untuk mengatasi masalah sampah. Seperti tadi disampaikan ada TPS 3R, ada pilah sampah dari rumah, sudah begitu pengangkutannya seperti apa,” kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI siapkan Rp362 miliar untuk kompensasi TPST Bantargebang

Yuke menilai, keberhasilan penanganan sampah bergantung pada pelaksanaan seluruh program secara terpadu. Upaya pengurangan sampah dari hulu harus berjalan beriringan dengan pengolahan sampah di tengah serta penanganan timbunan sampah yang telah menumpuk di Bantargebang.

Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat memberikan hasil yang lebih signifikan pada 2028–2029. Pengawasan terhadap implementasi program menjadi penting karena penanganan sampah melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan wilayah-wilayah perbatasan yang juga menghadapi persoalan sampah karena penyelesaian masalah tersebut membutuhkan komunikasi dan kerja sama lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah pusat yang memiliki peran dalam sejumlah penanganan sampah berskala besar.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap persoalan sampah yang berkaitan dengan Bantargebang dapat ditangani melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi, dan pemerintah pusat.

Pramono mengatakan, apabila berbagai upaya berjalan sesuai rencana, pengelolaan sampah Jakarta diharapkan semakin terkendali pada 2028. Dengan demikian, perhatian bersama dapat diarahkan pada penanganan timbunan sampah yang telah berada di Bantargebang.

Baca juga: Pemprov DKI edukasi masyarakat pilah sampah lewat Festival Cilung 2026

Baca juga: DKI dan Bekasi perpanjang kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.