Jakarta (ANTARA) - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.

Sejumlah ketentuan krusial dalam undang-undang tersebut meliputi:

  • Perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 6 dan Pasal 7): Negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
  • Jenis tindak pidana yang menjadi sasaran (Pasal 4): Selain korupsi, perampasan aset mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.
  • Jenis aset yang dapat dirampas (Pasal 5): Aset yang dapat diambil negara meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.
  • Pengajuan permohonan perampasan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36): Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. JPN wajib membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana di persidangan.
  • Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan (Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21): Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
  • Perampasan aset di luar negeri (Pasal 22): Negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
  • Perlindungan pihak ketiga (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian. Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
  • Proses pemeriksaan dan upaya hukum (Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50): Pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
  • Pengawasan dan pengelolaan aset (Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 65): Penyidik dan JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana. Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim. Pengawasan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
  • Penerapan undang-undang (Pasal 72 dan Pasal 74): Perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Pembahasan RUU tersebut melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta keterlibatan 46 anggota Komisi III dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Proses pembahasan dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Seluruh kegiatan dapat diakses masyarakat dan media melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU tersebut.

Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, serta pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.

Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya melalui pengembalian aset, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan.

Dengan pengesahan undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Baca juga: RUU Perampasan Aset tak atur illicit enrichment sebab banyak penolakan

Baca juga: RUU Perampasan Aset amanatkan bentuk badan pengawas cegah penyalahgunaan

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Devi Nindy Sari Ramadhan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira