Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan kepada korban dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, dan Umbu Kabunang Rudi Yanto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, menegaskan aparat penegak hukum harus mengungkap kasus secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengusut dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Di dalam KUHP kita memang ada restorative justice. Tapi untuk kasus kekerasan seksual tidak ada restorative justice," ujar Rieke.
Rieke mengungkap ada kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Kupang, yakni kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat Eselon II di Pemprov NTT dengan korban dua pegawai magang.
Kedua kasus tersebut, kata dia, ada indikasi untuk dilakukan perdamaian karena melibatkan pejabat publik.
"Ini Mohon kawal setelah ini, Insyaallah kami akan terus menyelidiki Kasus lain yang baru masuk di Pemprov NTT. Dugaan ada Eselon II di Pemprov NTT yang sama melakukan indikasi kekerasan seksual terhadap magang, dan ini indikasinya sedang mau ada perdamaian," ungkapnya.
"Tidak ada perdamaian. Perdamaian di Gaza, bukan dalam kasus kejahatan seksual," sambung Rieke.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Dapil NTT II Umbu Kabunang Rudi Yanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan TPPO di kasus yang diduga melibatkan Bupati Kupang.
Ia menyebut dugaan TPPO itu diperoleh dari keterangan LPSK yang telah mendampingi korban menggali kronologi peristiwa.
Berdasarkan keterangan itu, kronologi diawali terduga pelaku (Bupati Kupang) meminta kepada rekannya dua orang wanita untuk mencarikan wanita lain untuk dibawa ke tempat kediamannya.
Kedua wanita itu, lalu membawa satu wanita muda berusia 21 tahun (korban) ke rumah terlapor, lalu keduanya pulang meninggalkan korban berdua dengan terduga pelaku.
"Beberapa jam kemudian terjadilah yang patut diduga adanya dugaan pemerkosaan," ungkap Umbu.
Selang tiga jam, korban lalu menelpon kedua wanita yang membawanya ke kediaman terlapor, minta untuk dijemput dan diantarkan pulang, tetapi tidak datang. Hingga akhirnya korban menghubungi adiknya minta untuk dijemput.
Korban yang ketakutan sempat bersembunyi di kamar mandi, sambil menunggu jemputan. Dari keterangan lainnya, ada transaksi uang, di mana terlapor diinformasikan memasukkan sejumlah uang ke dalam tas korban.
Tapi karena korban sudah ketakutan, tidak mengetahui adanya uang tersebut.
Selain itu, ungkap Umbu, korban mendapat intervensi dari sejumlah pihak di rumahnya yang meminta agar korban tidak membuka suara terkait permasalahan tersebut, mengingat masih ada hubungan persaudaraan.
"Jadi makanya kami minta LPSK Dan kepolisian menjaga korban ini saksi-saksi dijaga. Sehubungan dengan dia berhadapan Dengan pelaku yang memiliki kekuasaan," ucap Umbu.
Baca juga: Pigai minta Polri bergerak cepat tangani dugaan TPKS Bupati Kupang
Baca juga: Pigai: Penanganan kasus TPKS di Kupang harus dari perspektif korban
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Laily Rahmawaty
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira