Yogyakarta (ANTARA) - Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui prosedur resmi tetap berisiko mengalami perubahan status menjadi tidak berdokumen (undocumented) saat bekerja di negara tujuan.
"Pekerja yang awalnya berangkat secara legal juga bisa mengalaminya, misalnya karena izin tinggal berakhir, berpindah tempat kerja, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki," kata Bachtiar dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu.
Ia menjelaskan persoalan pekerja migran yang tidak berdokumen ini tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan melalui jalur resmi maupun tidak resmi.
"Kerentanan pekerja migran tidak selalu muncul sejak proses keberangkatan, melainkan dapat berkembang selama mereka bekerja dan menetap di negara tujuan,," katanya.
Oleh karena itu, pemetaan kategori pekerja migran tidak berdokumen diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab perubahan status, pola kerentanan, serta bentuk perlindungan yang tepat.
Isu tersebut turut dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk "Diaspora Berdampak: Migrasi, Perlindungan Hak, dan Hukum Migran" yang digelar di UMY pada Senin (9/11) sebagai penanda dimulainya Program Diaspora Berdampak 2026 melalui hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Program yang diusulkan Bachtiar bersama akademisi diaspora Indonesia dari International Islamic University Malaysia (IIUM) Prof Sonny Zulhuda itu melibatkan peneliti dari UMY, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, serta Migrant Center UPN "Veteran" Yogyakarta.
Bachtiar menilai dampak persoalan status dokumen tidak hanya menimpa pekerja migran, tetapi juga keluarga mereka.
"Perempuan dan anak dinilai rentan mengalami kerentanan berlapis ketika status keimigrasian dan dokumen kependudukan tidak memadai," katanya.
Dalam forum tersebut, lanjut Bachtiar, Sonny Zulhuda menyoroti persoalan perkawinan tidak tercatat serta anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen kependudukan memadai sehingga berpotensi menghambat akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.
"Calon pekerja migran perlu memahami prosedur penempatan, kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta risiko di negara tujuan. Edukasi migrasi aman dan orientasi pra-keberangkatan, termasuk lewat pendekatan berbasis desa perlu diperkuat," ujarnya.
Selain penguatan literasi migrasi sejak tingkat desa dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ia mendorong penanganan menyeluruh bagi PMI tidak berdokumen, baik melalui regulasi status maupun pemulangan sesuai ketentuan hukum.
"Perlindungan pekerja migran menuntut koordinasi pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta jaringan diaspora," tuturnya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Sutarmi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira