Jakarta (ANTARA) - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi DKI Jakarta telah menangani sebanyak 2.210 korban kekerasan pada periode 1 Januari hingga 12 November 2026.

Jumlah tersebut lebih banyak dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pada 2023, yakni sebanyak 1.682 kasus, kemudian pada 2024 sebanyak 2.041 kasus, namun masih di bawah angka kasus pada 2025, yakni 2.269 kasus.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan resmi, Kamis, menyebutkan peningkatan jumlah kasus yang tercatat dan ditangani itu tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kejadian kekerasan dalam proporsi yang sama.

"Hal tersebut juga dapat mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor," kata Dwi.

Meski demikian, sambung dia, kekerasan masih berpotensi tidak terungkap karena korban menghadapi rasa takut, malu, ancaman, maupun stigma dan sikap menyalahkan korban.

Untuk itu, Dwi mengatakan Dinas PPAPP DKI memperkuat layanan perlindungan melalui PPPA yang menyediakan penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, serta rujukan dan pemulihan korban.

Baca juga: DKI kampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Akses pengaduan juga diperluas melalui 44 Pos Pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan, 69 Pos SAPA pada moda transportasi, baik LRT, MRT, maupun Transjakarta, 12 Pos SAPA di perguruan tinggi dan 1 Pos SAPA di Terminal Pulo Gebang, serta didukung layanan penerimaan pengaduan selama 24 jam melalui Telepon Hotline di 0813-176-176-22 atau WhatsApp Hotline di 0852-1786-6445. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Jakarta Siaga melalui nomor 112.

Selain memperkuat layanan, Dinas PPAPP DKI mendorong perlindungan perempuan dan anak secara terpadu berbasis masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, RT/RW, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat dan agama, pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta unsur masyarakat lainnya diharapkan berperan dalam memberikan edukasi, melakukan pencegahan, mengenali indikasi kekerasan, memberikan dukungan awal yang aman, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat.

Di sisi lain, Dinas PPAPP DKI Jakarta pada hari ini, Kamis, juga mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) 2026 sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rangkaian roadshow kampanye tersebut di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mulai 19 November hingga 10 Desember 2026.

"Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini," tutur Dwi.

Kegiatan tersebut menargetkan sekitar 50 peserta di setiap lokasi. Peserta itu berasal dari unsur RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, serta Majelis Taklim. Pelaksanaan kampanye itu juga melibatkan 13 perguruan tinggi.

Baca juga: Pemprov DKI perkuat pencegahan kekerasan di 44 kecamatan

Baca juga: Dharma Wanita DKI kukuhkan "Ibu SAPA" perkuat perlindungan perempuan

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Lia Wanadriani Santosa

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira