DKI perkuat ketahanan keluarga lewat Perda Pembangunan Keluarga

peraturan daerah ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia dan keluarga Jakarta yang berkualitas, tangguh,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Keluarga yang hari ini disetujui DPRD DKI Jakarta menjadi peraturan daerah (Perda).

"Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan dan layanan, mulai dari edukasi, pemberdayaan masyarakat, maupun penyediaan layanan responsif terhadap kebutuhan warga," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Rabu.

Rano mengatakan, Pemprov DKI juga ingin memastikan bahwa setiap keluarga di Jakarta tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

"Eksekutif meyakini bahwa peraturan daerah ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia dan keluarga Jakarta yang berkualitas, tangguh, mandiri, sejahtera, dan berdaya," katanya.

Rano mengatakan, berbagai saran, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD DKI Jakarta selama pembahasan, penyelesaian, dan persetujuan Perda tersebut akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

Baca juga: DPRD DKI setujui Raperda Pembangunan Keluarga jadi Perda

Adapun pembangunan keluarga, sambung dia, merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan, serta mendukung tumbuh kembang dan kualitas sumber daya manusia.

Rano menyampaikan, di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global, keluarga turut berperan dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan berkualitas.

Di sisi lain, imbuh dia, dinamika dan perubahan kehidupan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan pembangunan keluarga yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz berharap Perda Pembangunan Keluarga tak sekadar menjadi instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan material dan non-material keluarga.

Dengan begitu, setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh, aksesibilitas terhadap peluang peningkatan taraf hidup yang luas, serta perlindungan nyata dari guncangan sosial ekonomi perkotaan.

Baca juga: DPRD DKI harap Perda Pembangunan Keluarga tak jadi instrumen pasif

Baca juga: DKI bakal hadirkan layanan keluarga terpadu

Baca juga: Pramono nilai pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.