DJP temukan 1,9 juta wajib pajak hapus bukti potong di SPT

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan sebanyak 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perilaku tersebut bertujuan untuk mengubah status kurang bayar atau lebih bayar pada SPT Tahunan menjadi nihil.

“Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Bimo, pihaknya menyasar 475.698 wajib pajak dengan jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax sekitar 3.722.959 bukti potong dalam SPT Tahunan PPh 22 Tahun Pajak 2025.

Namun, DJP hanya mengirimkan pesan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh paling sedikit Rp100 ribu.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 312.546 wajib pajak memiliki nilai PPh antara Rp100.000 hingga Rp1 juta. Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.

DJP juga mencatat kelompok dengan nilai PPh Rp10 juta hingga Rp100 juta mencakup 26.760 wajib pajak, dengan total nilai sekitar Rp720 miliar.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang bersangkutan agar melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.

Pengiriman pesan tersebut menggunakan pendekatan behavioral insight, yakni komunikasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi.

“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelasnya.

DJP memastikan penentuan sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, merupakan pajak nonfinal, nilai dari PPh seluruh bukti potong dihapus mencapai minimal Rp100 ribu, serta memiliki NPWP yang sesuai dengan SPT Tahunan.

Baca juga: DJP kejar sisa target Rp500 triliun di dua bulan terakhir 2026

Baca juga: Kejar target pajak, ekonom sarankan pemerintah tagih tunggakan

Baca juga: DJP tanamkan pemahaman keuangan negara kepada pelajar di Papua

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.