Denny Indrayana soal Gibran "fight" di PTUN: Pembangkangan konstitusi

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana melakukan perlawanan (fight) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menegaskan Gibran seharusnya menyatakan pengunduran diri secara resmi di hadapan publik pascaputusan MK dan MA tersebut.

"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny, dikutip dari kanal YouTube pribadi miliknya di Jakarta, Rabu.

Denny menekankan putusan kedua lembaga peradilan tersebut bersifat final and binding serta inkracht sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjut yang dapat ditempuh.

Ia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut suket tersebut guna menyelamatkan demokrasi dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana (TSM).

Dengan dibatalkannya suket itu, kata dia, objek gugatan di PTUN secara otomatis telah gugur.

"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujar Denny.

Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK), Denny menegaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan merupakan pihak berperkara dalam kasus tersebut. Selain itu, berdasarkan putusan MK atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024, Badan atau Lembaga Tata Usaha Negara (seperti kementerian) dilarang mengajukan PT atas putusan PTUN.

"Dua langkah yang katanya akan fight itu bukan hanya tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tapi lagi-lagi menunjukkan kapasitas yang memang tidak dalam level untuk menjadi wakil presiden," ucapnya.

Ia menyampaikan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR," ungkapnya.

Denny mengapresiasi inisiasi anggota DPR RI yang mulai menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan mendorong agar proses pemakzulan Gibran dapat diakselerasikan hingga tuntas dalam waktu tiga minggu.

Ia mengatakan penggunaan HMP oleh DPR sudah tepat tanpa perlu melalui Hak Interpelasi, mengingat dasar hukum berupa putusan MK dan MA sudah jelas. Menurutnya, pemenuhan syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengusulkan HMP telah terlampaui.

"Setelah ini diusulkan, disetujui, dan dibentuk panitia khusus (pansus), saya menghitung tidak perlu lebih dari satu minggu. Ini mendorong ke MK. Di MK, walau punya waktu 90 hari, cukup pemeriksaan pendahuluan, jawaban wapres, pembuktian, dan kesimpulan, satu minggu juga sudah cukup. Minggu ketiga sudah proses di DPR," tuturnya.

Ia menyampaikan apabila DPR menyetujui pemakzulan dengan kuorum 3/4 kehadiran dan 2/3 persetujuan anggota, maka posisi wapres akan dinyatakan kosong. Hal ini selanjutnya mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon wapres untuk dipilih oleh MPR.

"Saya mendorong agar proses Pasal 8 ayat (2) inilah yang perlu segera kita lakukan, bukan hanya untuk memberikan kepastian politik, tetapi juga kepastian ekonomi. Karena kita butuh segera selesai persoalan ini," katanya.

Baca juga: Kabakom bantah Presiden beri saran Gibran tetap "fight" di pengadilan

Baca juga: Mensesneg bantah Prabowo tolak niatan pengunduran diri Gibran

Baca juga: Saan: HMP DPR tetap berjalan meski Gibran tempuh jalur PTUN

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.