Kriterianya tiga. Etikanya harus bagus, tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, diterima di mana pun oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri
Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut tiga kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yakni beretika baik, memiliki kapasitas intelektual mumpuni, dan diterima secara luas.
"Kriterianya tiga. Etikanya harus bagus, tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, diterima di mana pun oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) itu di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa.
Denny tidak menyebut nama tokoh yang dinilai memenuhi ketiga kriteria tersebut. Ia memilih menekankan pentingnya kualitas calon wakil presiden dibandingkan mengusulkan figur tertentu untuk mendampingi Prabowo.
"Kalau pribadinya saya tidak menyebut. Kita bicara kriteria saja," ujarnya.
Baca juga: Nama masuk bursa cawapres, Yusril serahkan keputusan kepada Presiden
Selain itu, Denny menanggapi persoalan persyaratan pencalonan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini digugat.
Menurut dia, persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan tetap dapat diperjuangkan meskipun baru dipermasalahkan setelah yang bersangkutan dilantik.
"Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan," katanya.
Denny menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara, pelantikan presiden dan wakil presiden menandai berakhirnya rezim pemilihan umum dan dimulainya rezim pemerintahan.
Baca juga: Pengamat nilai Dasco figur ideal pendamping Presiden Prabowo
Dengan demikian, tanggung jawab presiden dan wakil presiden setelah dilantik melekat pada masing-masing jabatan.
"Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, kalau wakil presiden korupsi, apa presiden juga bertanggung jawab? Kan tidak," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila persoalan persyaratan pencalonan Gibran terbukti, tanggung jawab hukum berada pada pihak yang dinilai tidak memenuhi persyaratan tersebut.
"Karena Gibran sudah dilantik, ya rezimnya pemerintahan. Karena dia tidak memenuhi syarat, yang terkena imbas dan bertanggung jawab ya yang tidak memenuhi syarat saja," kata Denny.
Terkait pihak yang menggandeng Gibran sebagai pasangan Prabowo dalam pemilihan presiden, Denny menilai hal tersebut bukan persoalan dalam perspektif hukum tata negara selama tanggung jawab atas dugaan ketidakpemenuhan persyaratan tetap melekat pada pihak yang bersangkutan.
Baca juga: Yusril: Penentuan dua calon wapres sepenuhnya kewenangan Presiden
Baca juga: Akademisi nilai sosok wapres berikutnya harus paham persoalan daerah
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Willi Irawan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira