Demokrat nilai putusan MK dan MA sudah inkrah soal ijazah Wapres

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Menurut dia, Demokrat pun sudah mengkaji dan mendiskusikan dua putusan tersebut. Meski begitu, dia pun mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri, termasuk Gibran yang akan maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebagai negara hukum, dia mengatakan pihaknya akan menegakkan supremasi hukum secara konstitusional, sekaligus tetap menjaga stabilitas nasional.

Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang membangun kedaulatan bangsa dengan mengedepankan swasembada, baik soal pangan, energi, hingga air.

"APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik," katanya.

Dia menilai bahwa persoalan ijazah tersebut mengganggu terhadap proses pembangunan yang tengah dijalankan Prabowo. Untuk itu, dia menilai harus ada solusi yang cepat dan tepat.

"Tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kemudian bisa ke depan membangun dengan nyaman, warga negara juga merasa nyaman," kata dia.

"Hal-hal seperti ini ya harus dituntaskan cepat, secara konstitusional, transparan, dan tentu apa ending-nya ya kita tunggu saja proses-proses itu yang berada di DPR," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.

Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran mengatakan Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.