Kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini, bahkan kepada Presiden, untuk tambahan anggaran direktorat perlindungan ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong penguatan anggaran Polri untuk membentuk unit perlindungan anak hingga tingkat kepolisian sektor (Polsek) guna mencegah perundungan di sekolah maupun ruang digital.

“Kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini, bahkan kepada Presiden, untuk tambahan anggaran direktorat perlindungan ini,” kata Dasco seusai menghadiri seminar dalam rangka memperingati Hari Perlindungan Anak Sedunia di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Menurut Dasco, pembentukan unit tersebut diperlukan untuk memperkuat pencegahan perundungan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah, di luar sekolah, maupun di ruang siber.

Ia mengatakan kekerasan terhadap anak kini tidak lagi terbatas pada lingkungan sekolah, jam pelajaran, atau jarak karena dapat terjadi melalui telepon genggam.

Baca juga: Perlindungan perempuan dan anak jadi prioritas Polda Kepri

Melalui ruang digital, unggahan perundungan terhadap anak dapat disaksikan ribuan orang dan menimbulkan luka psikologis bagi korban.

“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” katanya.

Dasco menilai perundungan terhadap anak tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksa korban bungkam demi menjaga nama baik sekolah, keluarga, maupun lembaga.

“Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” ujarnya.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi pembentukan 528 Unit PPA di Polri

Ia mengatakan Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, menurut dia, pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi kendala, termasuk dalam penanganan laporan perundungan yang belum berjalan efektif.

“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat, perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja, sementara anak terus menanggung ancaman. Itu yang harus kita perbaiki,” kata Dasco.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Baca juga: Dinas Anak DKI didorong bentuk unit cepat perlindungan anak

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Bagus Ahmad Rizaldi

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira