BPS: Bali butuh pemerataan tangani disparitas Denpasar-Karangasem

Ini salah satu PR mungkin yang harus dicermati dan bisa dicarikan solusinya agar pembangunan manusia, keluasan pilihan, kebebasan akses terhadap hasil-hasil pembangunan bisa merata di seluruh Provinsi Bali

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menilai Bali memerlukan pemerataan sarana dan fasilitas infrastruktur untuk menangani disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah, khususnya kesenjangan antara Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem.

"Ini salah satu PR mungkin yang harus dicermati dan bisa dicarikan solusinya agar pembangunan manusia, keluasan pilihan, kebebasan akses terhadap hasil-hasil pembangunan bisa merata di seluruh Provinsi Bali," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi kunci utama untuk memperkecil ketimpangan aksesibilitas hasil pembangunan.

BPS Bali sendiri mencatat IPM Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 86,33, sedangkan Kabupaten Karangasem masih berada di angka 72,41 atau artinya kesenjangan kedua daerah besar bahkan cenderung melebar dari tahun sebelumnya.

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini dinilai terjadi pada seluruh komponen pembentuk IPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi.

"Kalau dilihat baik di Denpasar maupun Karangasem kalau tidak salah, ketiga-tiga komponennya itu memang memiliki jarak yang lebar," kata Kepala BPS Bali.

Penguatan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan juga menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat setempat, meskipun angka harapan hidup masyarakat desa cenderung lebih besar dari warga kota.

"Mungkin suasana iklim pedesaan itu akan membuat orang memiliki derajat kesehatan yang lebih baik, tetapi fasilitas kesehatan juga berpengaruh," ujar Agus Gede.

Baca juga: Ekonomi Bali-Nusra tumbuh tertinggi 6,08 persen, ditopang pertambangan

Baca juga: BPS catat kunjungan wisman ke Bali tiga bulan terakhir meningkat

Secara keseluruhan, IPM Bali pada 2026 telah mencapai 80,03 atau berstatus sangat tinggi, naik 0,66 poin dari 79,37 pada tahun sebelumnya dan melampaui IPM nasional yang sebesar 76,89.

Capaian tersebut menempatkan Bali dalam jajaran lima provinsi dengan status IPM sangat tinggi di Indonesia, berada di bawah DKI Jakarta yang sebesar 85,88.

BPS Bali memotret peningkatan IPM Bali didukung oleh seluruh indikatornya, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) naik menjadi 75,68 tahun atau naik 0,22 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,64 tahun atau setara D2 naik 0,01 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,95 tahun atau setara kelas 10 SMA naik 0,2 tahun.

Indikator ekonomi menjadi penyebab pertumbuhan tercepat lewat peningkatan pengeluaran riil per kapita sebesar 3,06 persen menjadi Rp15.853.000 per tahun atau naik Rp470.000.

Agus Gede menyebut dari sisi wilayah, empat daerah di Bali berstatus IPM sangat tinggi meliputi Kota Denpasar dengan angka 86,33, Badung 84,72, Gianyar 81,62, dan Tabanan 80,23 yang baru naik status tahun ini.

Sementara lima daerah sisanya berstatus tinggi, yaitu berturut-turut dari yang tertinggi Buleleng 76,73, Jembrana 76,71, Klungkung 76,70, Bangli 74,06, dan terendah Karangasem 72,41.

Baca juga: BPS Bali akhiri Sensus Ekonomi, jangkau 1,3 juta responden

Baca juga: Wisman Prancis salip jumlah kunjungan India ke Bali pada Agustus 2026

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.