Sorong (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Wahyu Widada mengatakan program pendaftaran tanah adat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Pendaftaran tanah adat ini merupakan salah satu program strategis yang harus dapat memberikan kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanahnya," kata Wahyu Widada di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu.

Ia menjelaskan pelaksanaan program tersebut harus memperhatikan sejumlah aspek penting, antara lain kepastian hukum dan pengakuan hak, keakuratan data subjek, kejelasan objek dan batas tanah, pemetaan wilayah, serta akuntabilitas proses dan kelengkapan dokumen.

Menurut dia, keakuratan data subjek menjadi hal penting untuk memastikan identitas masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah tersebut.

Demikian pula kejelasan objek dan batas wilayah perlu dipastikan melalui kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca juga: ATR/BPN tegaskan pendaftaran tanah ulayat bukan untuk ubah status

Wahyu menegaskan penentuan batas tanah adat, khususnya yang berbatasan dengan wilayah masyarakat hukum adat lainnya, harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antarpihak.

"Jangan diputuskan sendiri. Kalau diputuskan sendiri, nanti bisa menjadi bara api yang memicu konflik di kemudian hari," ujarnya.

Ia mengatakan proses pendaftaran dan pemetaan tanah adat juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, serta instansi terkait agar data pertanahan dapat diadministrasikan secara akurat.

Dengan demikian, menurut dia, apabila muncul klaim terhadap suatu bidang tanah, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan peta yang telah terdaftar.

Ia menyebut pendaftaran tanah adat tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung perlindungan hak dan keberlanjutan masyarakat adat serta mencegah konflik pertanahan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN dorong penguatan kelembagaan adat di Papua

Menurut Wahyu, tanah adat yang telah memiliki kepastian hukum juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kerja sama dengan investor secara komunal, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan hak masyarakat adat.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pembangunan dan investasi di Papua Barat Daya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan masyarakat harus menjadi pihak yang diutamakan dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga kepentingan investasi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Wahyu juga mengingatkan kekayaan alam Papua Barat Daya, termasuk hutan, pulau-pulau kecil, sungai, dan danau, harus dijaga melalui pembangunan berkelanjutan agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

Ia berharap pemerintah daerah sebagai daerah otonomi baru dapat membangun fondasi pembangunan yang kuat dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.

Baca juga: BPN identifikasi tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan

Baca juga: ATR/BPN libatkan kampus identifikasi dan inventarisasi Tanah Ulayat

Baca juga: ATR/BPN daftarkan 68 bidang tanah ulayat untuk berikan kepastian hukum

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Yuvensius Lasa Banafanu

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira